ANALISIS PERBANDINGAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2005 dan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis)

Refinia, Widiastuty (2014) ANALISIS PERBANDINGAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2005 dan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis). Other thesis, Universitas Andalas.

Preview

Text (ANALISIS PERBANDINGAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2005 dan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis)) bab%201.pdf Download (184kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. SAP digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah disajikan sesuai denga Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan melihat perbedaan penyajian laporan keuangan antara berdasarkan PP No.24 Tahun 2005 dan PP No.71 Tahun 2010. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Adapun data yang gunakan dalam penulisan skripsi ini hanya berasal dari data sekunder. Objek dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2008 dalam penyajian laporan keuangan daerah telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan juga adanya perbedaan yang signifikan antara PP No.24 Tahun 2005 dengan PP No.71 Tahun 2010 dalam hal laporan keuangan yang disajikan. Kata Kunci : Penyajian Laporan Keuangan Daerah, SAP

Actions (login required)

View Item