PROSEDUR PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA PT.PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT AREA PADANG

ardimis, angga pebri (2014) PROSEDUR PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA PT.PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT AREA PADANG. Other thesis, Fakultas Ekonomi.

Preview	Text DAFTAR%20ISI.pdf Download (286kB) | Preview
Preview	Text cover.pdf Download (371kB) | Preview
Preview	Text BAB%201.pdf Download (327kB) | Preview
Preview	Text (PROSEDUR PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA PT.PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT AREA PADANG) abstrac.pdf Download (320kB) | Preview

Abstract

Adapun kesimpulan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut ini: 1. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai tetap sudah sesuai dengan ketentuan Umum Perpajakan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 2. Pada PT.PLN (Persero) Area Padang, perhitungan Pajak PPh pasal 21 atas pegawai tetap telah dihitung oleh PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat menggunakan software yang terkomputerisasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dimulai pada bulan Juli 2012. Akan tetapi pelaporannya masih dilaporkan oleh PT.PLN (Persero) Area Padang, yang merupakan tanggung jawab Bagian Keuangan. 3. Terhitung bulan Mei 2013 PT.PLN Wilayah Sumbar Area Padang tidak lagi Menghitung dan Melaporkan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap, tetapi sudah dilakukan di PT.PLN Wilayah Sumbar, PPh Pasal 21 yang dilaporkan hanya PPh Pasal 21 Atas Tenaga Ahli. 4. Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Tenaga Ahli adalah 50% dikali tarif Pasal 17 yang selanjutnya dikali Penghasilan Bruto. 5. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 75

Actions (login required)

View Item