Kebijakan Perpajakan Untuk Antisipasi "Ageing Population"

Handra, Hefrizal (2019) Kebijakan Perpajakan Untuk Antisipasi "Ageing Population". In: Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan Forum Ekonom Kementrian Keuangan 2019. Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan, Jakarta, pp. 331-350. ISBN 9786025308376

Preview

Text Perpajakan for Aging FEKK2019 HH.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Banyak negara maju di dunia telah mengalami penuaan penduduk (ageing population) akibat penurunan tingkat kelahiran dan peningkatan angka harapan hidup. Negara-negara tersebut menghadapi tantangan penurunan penerimaan negara dan sekaligus peningkatan pembiayaan layanan dengan berkurangnya usia produktif dan bertambahnya proporsi penduduk usia tua. Untuk mengantisipasi penuaan penduduk tersebut, sebagian negara sudah mereformasi sistem perpajakan dan atau sistem jaminan sosial dan pensiun. Indonesiapun secara perlahan juga akan mengalami ageing population. Proyeksi penduduk oleh BPS hingga 2045 memang memperlihatkan bahwa proporsi penduduk lanjut usia (berumur di atas 60 tahun) akan bertambah signifikan. Prosentase penduduk usia lanjut yang hanya sebesar 9% pada tahun 2015 diestimasi akan menjadi sekitar 19,8 persen pada tahun 2045. Paling tidak hingga tahun 2030, penduduk usia produktif masih relatif besar proporsinya dan Indonesia memiliki cukup waktu untuk mengantisipasi dampak dari ageing population terhadap pendapatan dan belanja negara. Berbeda dengan di negara maju yang sudah memasuki penuaan penduduk, tantangan penerimaan perpajakan di Indonesia saat ini adalah untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak di tengah volatilitas perekonomian global. Pembelajaran dari negara maju memperlihatkan bahwa terdapat prinsip sistem perpajakan yang efektif untuk menghadapi berbagai kondisi demografi termasuk kondisi penuaan penduduk, yaitu meujudkan sistem pajak yang berkeadilan (termasuk keadilan antar generasi), memiliki basis yang luas, tidak distortif, dan dengan tarif yang mendorong peningkatan produktifitas. Menganalisis kondisi sistem perpajakan di Indonesia, khususnya dua pajak besar (PPh dan PPN), perlu langkah-langkah ke depan untuk mengurangi distorsi dan memperluas basis secara bertahap.

Actions (login required)

View Item