Membagi Beban Fiskal Ke Daerah dan Desa Sejalan Dengan Peningkatan Dana Transfer ke Daerah dan Desa

Handra, Hefrizal (2016) Membagi Beban Fiskal Ke Daerah dan Desa Sejalan Dengan Peningkatan Dana Transfer ke Daerah dan Desa. In: Policy Brief Ekonom Kementrian Keuangan Tahun 2015. Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan, Jakarta, pp. 157-163. ISBN 9786021790731

Preview

Text Membagi Beban Fiskal FEKK2016 HH.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Dana transfer ke Pemerintah Daerah dan Desa dalam APBN Perubahan 2015 meningkat tajam. Peningkatan juga akan terjadi untuk tahun 2016, khususnya Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa Namun peningkatan Dana transfer ke Daerah dan Desa menimbulkan pertanyaan sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan kebutuhan fiskal Pemerintah Daerah terkait dengan tugasnya. Di sisi lain, kebutuhan belanja Pemerintah Pusat juga terus meningkat, antara lain untuk membangun infrastruktur skala nasional, peningkatan belanja bidang dan untuk program jaring pengaman sosial. Keterbatasan sumber daya untuk membiayai penyelenggaran Negara mengharuskan pembagian beban fiskal yang adil (fair) dan efisien. Peningkatan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa tanpa diikuti oleh tambahan penugasan, berpotensi mengakibatkan alokasi yang tidak efisien (inefficient allocation). Dari analisis disimpulkan bahwa pilihan kebijakan meningkatkan dana transfer ke Daerah dan Desa dalam kondisi pendapatan negara mengalami tekanan dan tidak meningkat secara proporsional sejalan dengan pertumbuhan PDB, telah menempatkan Pemerintah Pusat pada prosisi fiskal yang sulit dan berakibat kepada penurunan belanja dalam rasio terhadap PDB. Untuk itu tingkat transfer ke Daerah dan Desa perlu dipertahankan pada level tertentu tanpa harus mengorbankan pelayanan publik lokal dan pembangunan daerah. Namun hal tersebut sebaiknya diikuti dengan membagi beban fiskal (tanggungjawab belanja) ke Daerah dan Desa. Tulisan ini merekomendasikan bebera alternatif kebijakan yang mungkin diimplementasikan dalam rangka membagi beban fiskal ke Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Actions (login required)

View Item