PELAKSANAAN FUNGSI DPR MENURUT UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEKUASAAN PRESIDEN

Dian, Kassogy (2010) PELAKSANAAN FUNGSI DPR MENURUT UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEKUASAAN PRESIDEN. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

Text (PELAKSANAAN FUNGSI DPR MENURUT UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEKUASAAN PRESIDEN) Skripsi.pdf Download (537kB) | Preview

Abstract

Sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 banyak memiliki kekurangan dalam hal materi pokoknya. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil terbesar reformasi disamping hasil-hasil lain seperti pemulihan kebebasan dan hak-hak asasi. Perubahan tersebut juga mencakup lembaga-lembaga negara. DPR sebagai salah satu pilar sebuah negara demokrasi juga mengalami perubahan yang sangat signifikan yaitu bergesernya pendulum kekuasaan yang selama ini berada di tangan pemerintah dengan Executive Heavy sekarang berada di tangan DPR yang dikenal dengan Legislative Heavy. Perubahan mengenai DPR ini juga dituangkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana pelaksanaan fungsi DPR menurut UUD 1945, apa dampak pelaksanaan fungsi DPR menurut UUD 1945 terhadap kekuasaan Presiden dan bagaimana susunan kedudukan fungsi dan tugas serta wewenang DPR menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 dan bagaimana pelaksanaan fungsi DPR. Pendekatan masalah yang digunakan ialah normatif legal research yaitu jenis penelitian hukum yang memfokuskan masalahnya pada norma hukum itu sendiri baik norma hukum tertulis ataupun norma hukum tidak tertulis. Fungsi Legislasi adalah fungsi membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Fungsi Anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Fungsi Pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya.

Actions (login required)

View Item