PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN OLEH PENYIDIK POLRI DI WILAYAH HUKUM POLRES PADANG PARIAMAN

MELDI, SYOFIAN (2011) PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN OLEH PENYIDIK POLRI DI WILAYAH HUKUM POLRES PADANG PARIAMAN. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

Text skripsi.pdf Download (125kB) | Preview

Abstract

Seiring perkembangan zaman dan semakin meningkatnya kebutuhan manusia, maka kelestarian hutan mulai terganggu. Seperti kenyataan yang kita lihat maraknya kasus penebangan liar atau yang lebih dikenal dengan istilah “illegal logging”. Ketentuan tentang penyidikan terhadap kejahatan di bidang kehutanan diatur dalam Pasal 77 UU Kehutanan. Penyidikan merupakan tahap pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang setelah adanya pelanggaran hukum, oleh karena dalam tahap penyidikan seseorang dapat ditentukan sebagai tersangka yang dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak. Pelaksanaan penyidikan sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana kehutanan dan menjaring para pelaku tindak pidana kehutanan. Dalam penelitian ini mencoba melihat pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh penyidik Polri di wilayah hukum Polres Padang Pariaman, kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh penyidik Polri, dan upaya yang akan dilakukan oleh penyidik Polri untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan yang digunakan dengan melihat norma hukum dan peraturan dikaitkan dengan praktek dilapangan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyidik Polri secara umum sudah melaksanakan penyidikan tindak pidana kehutanan dengan baik, ini dilihat dari tahun 2009-2011 sekarang hanya 27 kasus illegal logging. Kendala yang ditemui dalam penyidikan yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana, masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pelaksanaan penyidikan, luas wilayah tidak seimbang dengan jumlah personil Polri, banyak terdapat perbedaan presepsi batas sepadan antara tanah ulayat dengan hutan Negara serta tempat atau medan magnet yang sulit untuk ditempuh. Upaya yang dilakukan untuk mengatsai kendala tersebut lebih mengintensifkan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait dan kegiatan patroli bersama dikawasan yang tingkat illegal logging nya tinggi dan memberikan keyakinan dan perlindungan hukum kepada masyarakat agar dapat berpatisipasi dengan aparat penyidik Polri dalam membantu pelaksanaan penyidikan tindak pidana illegal logging. Maka dari itu diharapkan penyidik Polri lebih meningkatkan kinerjanya untuk mengurangi adanya tindak pidana ini, dengan adanya pembinaan dan pelatihan yang lebih baik sehingga penyidik Polri terhindar dari kendala-kendala yang ada selama ini.

Actions (login required)

View Item