PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (KJKS-BMT) KOTA PADANG.

LUSY, FITRIYANI (2014) PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (KJKS-BMT) KOTA PADANG. Other thesis, ANDALAS UNIVERSITY.

Preview	Text cover.pdf Download (95kB) | Preview
Preview	Text abstract.pdf Download (117kB) | Preview
Preview	Text bab%201.pdf Download (263kB) | Preview

Abstract

5 PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (KJKS-BMT) KOTAPADANG (Lusy Fitriyani, 1121211028, Pascasarjana Fakultas Hukum, Unversitas Andalas, 2013, 112 Halaman) ABSTRAK Saat ini Lembaga Keuangan Mikro berbasis Koperasi sangat berkembang di Indonesia. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah, yang dituangkan dalam Keputusan Bersama 3 Menteri dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 351.1/KMK.010/2009, Nomor 900-639A Tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor 11/43A/KEP.GBI/2009 Tanggal 7 September Tahun 2009, Tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Hukum, menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro yang belum berbadan hukum yang dibentuk atas inisiatif Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang mengelola dana-dana masyarakat, harus ditransformasi menjadi lembaga keuangan mikro berbadan hukum dalam bentuk (salah satunya) BPR (Bank Perkreditan Rakyat), BUMD/BUMK, atau Koperasi). salah satu LKM yang sedang berkembang di Kota Padang adalah KJKS BMT. KJKS BMT merupakan program Pemerintah Kota Padang yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan pinjaman/pembiayaan modal usaha kepada masyarakat usaha produktif dengan pola bagi hasil/prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hokum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam peraturan peundang-undangan lembaga keuangan, untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan syariah yang dilakukan oleh KJKS BMT Kota Padang dan untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan pembiayaan syariah pada KJKS BMT denga Lembaga Keuangan Konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode yuridis sosiologis (empiris), dengan mengambil sampel 4 unit KJKS BMT yang ada di Kota Padang. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum KJKS belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun pola Koperasi yang digunakan oleh KJKS BMT sama dengan Koperasi pada umumnya sehingga mengacu UU No 25 tahun 1992 jo UU No 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Dari 104 unit KJKS BMT Kota Padang, terdapat 64 unit KJKS BMT telah berhasil melakukan pembiayaan syariah, dan 40 unit KJKS BMT lainnya belum berhasil melakukan pembiayaan syariah. Akad yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan KJKS BMT adalah akad Murabahah bi Wakalah. Adapun perbedaan yang mendasar pada pelaksanaan pembiayaan pada KJKS BMT dengan Lembaga Keuangan Konvensional adalah pada KJKS BMT adanya pembinaan masyarakat dalam bentuk POKUSMA (Kelompok Masyarakat Muamalah) sedangkan pada Lembaga Keuangan Konvensional tidak ada. Perbedaan lain adalah pola syariah yang dilakukan oleh KJKS BMT sedangkan pada Konvensional dikenal dengan system bunga. Kata kunci : Pelaksanaan, pembiayaan KJKS BMT, Kota Padang5 PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (KJKS-BMT) KOTAPADANG (Lusy Fitriyani, 1121211028, Pascasarjana Fakultas Hukum, Unversitas Andalas, 2013, 112 Halaman) ABSTRAK Saat ini Lembaga Keuangan Mikro berbasis Koperasi sangat berkembang di Indonesia. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah, yang dituangkan dalam Keputusan Bersama 3 Menteri dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 351.1/KMK.010/2009, Nomor 900-639A Tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor 11/43A/KEP.GBI/2009 Tanggal 7 September Tahun 2009, Tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Hukum, menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro yang belum berbadan hukum yang dibentuk atas inisiatif Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang mengelola dana-dana masyarakat, harus ditransformasi menjadi lembaga keuangan mikro berbadan hukum dalam bentuk (salah satunya) BPR (Bank Perkreditan Rakyat), BUMD/BUMK, atau Koperasi). salah satu LKM yang sedang berkembang di Kota Padang adalah KJKS BMT. KJKS BMT merupakan program Pemerintah Kota Padang yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan pinjaman/pembiayaan modal usaha kepada masyarakat usaha produktif dengan pola bagi hasil/prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hokum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam peraturan peundang-undangan lembaga keuangan, untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan syariah yang dilakukan oleh KJKS BMT Kota Padang dan untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan pembiayaan syariah pada KJKS BMT denga Lembaga Keuangan Konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode yuridis sosiologis (empiris), dengan mengambil sampel 4 unit KJKS BMT yang ada di Kota Padang. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum KJKS belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun pola Koperasi yang digunakan oleh KJKS BMT sama dengan Koperasi pada umumnya sehingga mengacu UU No 25 tahun 1992 jo UU No 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Dari 104 unit KJKS BMT Kota Padang, terdapat 64 unit KJKS BMT telah berhasil melakukan pembiayaan syariah, dan 40 unit KJKS BMT lainnya belum berhasil melakukan pembiayaan syariah. Akad yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan KJKS BMT adalah akad Murabahah bi Wakalah. Adapun perbedaan yang mendasar pada pelaksanaan pembiayaan pada KJKS BMT dengan Lembaga Keuangan Konvensional adalah pada KJKS BMT adanya pembinaan masyarakat dalam bentuk POKUSMA (Kelompok Masyarakat Muamalah) sedangkan pada Lembaga Keuangan Konvensional tidak ada. Perbedaan lain adalah pola syariah yang dilakukan oleh KJKS BMT sedangkan pada Konvensional dikenal dengan system bunga. Kata kunci : Pelaksanaan, pembiayaan KJKS BMT, Kota Padang

Actions (login required)

View Item