PENDAFTARAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA PADANG.

NESSA FAJRIYANA, FARDA (2014) PENDAFTARAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA PADANG. Other thesis, andalas university.

Preview	Text sampul.pdf Download (97kB) | Preview
Preview	Text abstrak.pdf Download (94kB) | Preview
Preview	Text bab%201.pdf Download (203kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Aset merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, aset juga menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menilai Laporan Keuangan. Selama 4 (empat) tahun terakhir, Pemerintah Kota Padang selalu memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan Keuangannya dan permasalahan administrasi aset, khususnya tanah dalam bentuk pensertipikatan selalu menjadi temuan oleh BPK. Demikian pentingnya kegunaan aset, maka Pemerintah Kota Padang perlu melakukan upaya untuk meningkatkan status tanah dari yang belum bersertipikat menjadi bersertipikat dengan melakukan pendaftaran tanah. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah Bagaimana kondisi fisik dan yuridis tanah aset Pemerintah Kota Padang saat ini, Bagaimana proses pendaftaran tanah aset Pemerintah Kota Padang, dan Bagaimana dukungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang terhadap pendaftaran tanah aset Pemko. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian menerangkan dan memaparkan obyek yang diteliti secara obyektif tentang pelaksanaan pendaftaran tanah aset Pemerintah Kota Padang. Sebagai penelitian hukum, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Artinya, penelitian ini melihat bagaimana kenyataan yang ada dalam pelaksanaan pendaftaran tanah aset Pemerintah Kota Padang dan kemudian dihubungkan dengan teori-teori ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data dikumpulkan dengan studi dokumentasi dan wawancara, serta dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kondisi fisik dan yuridis tanah aset Pemerintah Kota Padang saat ini masih belum jelas. Hal ini dikarenakan banyaknya tanah aset yang tidak memiliki dokumen-dokumen pendukung akan status tanah yang akan didaftar. Berita acara mengenai pelepasan atau penyerahan tanah dari masyarakat baik secara hibah dan wakaf tidak lengkap dan ada yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Kota Padang. Pendaftaran tanah aset Pemerintah Kota Padang dilakukan sesuai Permenag/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Adapun dukungan SKPD terhadap pendaftaran tanah aset Pemko yaitu dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan seluruh PNS pengelola aset di setiap SKPD dalam menginventarisir aset, agar tercatat dan terdata dengan baik. Sedangkan, dukungan dari DPRD Kota Padang terhadap pendaftaran tanah aset Pemko yaitu mengesahkan anggaran untuk pensertipikatan tanah aset dan menjalankan fungsi pengawasan dalam bidang anggaran. Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Aset Pemerintah

Actions (login required)

View Item