PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS PADA ANGGOTA KOPERASI SEBAGAI SUATU BADAN HUKUM (Studi Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya)

Welyam, Dista (2014) PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS PADA ANGGOTA KOPERASI SEBAGAI SUATU BADAN HUKUM (Studi Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

Text IMG.pdf Download (532kB) | Preview

Abstract

Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat I menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukanlah orang-seorang dan perusahaan. Maka bentuk usaha yang sesuai dengan pasal tersebut adalah koperasi. Koperasi merupakan organisasi rakyat yang beranggotakan oftrng seorang atau badan hukum koperasi, dimana Koperasi Unit desa (KUD) Sungai dareh Kabupaten Dharmasraya merupakan suatu wujud nyata sebagai wadah untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu diperlukan pengurus dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 1 9 92 tentang perkoperasi an. Dari hal tersebut di atas, penulis mengemukakan perumusan masalah guna membatasi pefmasalahan tulisan ini yaitu : l) bagaimanakah tugas dan wewenang pengurus pada Koperasi Unit desa (KUD) Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya dalam pelaksanaannya 2) Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pengurus pada anggota KUD Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya 3) Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui pengurus dalam usaha pengelolaan dan pengembangan KUD Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya serta bagaimana cara mengatasinya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode yuridis sosiologis, dimana metode ini menekankan pada aspek hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan praktek di lapangan. Penelitian ini bersumber pada data primer yang diperoleh langsung dari para responden dan informan serta lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data diuraikan dalam bentuk laporan kwalitatif dan kuantitatif, Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang pengurus belum sepenuhnya sesuai dengan anggaran dasar serta Undang-undang No. 25 Tahun 1992. Bentuk pertanggung jawaban pengurus pada anggota koperasi dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan serta bimbingan- bimbingan dalam bidang pendidikan koperasi telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari berkembangnya usaha pada setiap unit yang ada dan peningkatan SHU setiap tahunnya. Dalam perkembangan KUD Sungai Dareh juga mengalami hambatan-hambatan, seperti persaingan dalam penjualan buah sawit, dimana jumlah produksi pada tahun 2005 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2004.

Actions (login required)

View Item