PENGATURAN DAN PELAKSANAAN STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI USAHA JASA PARIWISATA DI KOTA BUKITTINGGI.

RIKA, ARYATI (2014) PENGATURAN DAN PELAKSANAAN STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI USAHA JASA PARIWISATA DI KOTA BUKITTINGGI. Other thesis, andalas university.

[img]
Preview
Text
sampul.pdf

Download (42kB) | Preview
[img]
Preview
Text
abstrak.pdf

Download (105kB) | Preview
[img]
Preview
Text
bab%201.pdf

Download (310kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Indonesia adalah negara yang indah dengan iklim tropis yang terkenal sebagai negara yang kaya dan unik karena alam dan budayanya. Alasan- alasan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan utama Pariwisata Dunia. Salah satu dari sebelas provinsi yang paling banyak dikunjungi turis adalah Sumatera Barat khususnya Kota Bukittinggi sebagai “Dreamland of West Sumatera”. Kondisi ini juga menjadi alasan banyaknya terdapat usaha jasa sektor Pariwisata di Bukittinggi untuk mendukung kegiatan pariwisata karena sektor pariwisata merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah. Untuk mewujudkan usaha jasa pariwisata yang berkualitas, pemerintah harus melakukan standarisasi dan sertifikasi. Maka, penelitian ini mencoba untuk meneliti dan membahas tentang Pengaturan dan Pelaksanaan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Jasa Pariwisata di Kota Bukittinggi yang akan menjawab beberapa masalah, yaitu, bagaimana pengaturan standardisasi dan sertifikasi usaha jasa pariwisata dalam ketentuan Internasional dan Nasional, bagaimana pelaksanaan ketentuan standardisasi dan sertifikasi usaha jasa pariwisata di kota Bukittinggi, serta upaya apasaja yang dilakukan oleh pemerintah kota Bukittinggi dalam rangka memberikan perlindungan terhadap wisatawan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode yuridis empiris. Setelah melakukan penelitian, beberapa jawaban yang dapat disimpulkan adalah tidak terdapat peraturan Internasional yang secara khusus mengatur tentang standardisasi dan sertifikasi usaha jasa pariwisata, namun secara nasional diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012. Sebagai kota Pariwisata, Bukittinggi belum melakukan standarisasi dan sertifikasi usaha jasa pariwisata. Dan untuk melindungi wisatawan pemerintah menerapkan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha mengenai layanan yang mereka berikan, melakukan bimbingan sadar wisata kepada masyarakat dan juga bekerja sama dengan organisasi Pariwisata serta kepolisian di kota Bukittinggi. Kata kunci : Standardisasi, Sertifikasi, Pariwisata

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: Operator Repo Unand
Date Deposited: 31 Mar 2016 06:05
Last Modified: 31 Mar 2016 06:05
URI: http://repo.unand.ac.id/id/eprint/2545

Actions (login required)

View Item View Item