SUATU PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

HADRIAN, HABAS (2010) SUATU PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

Text (SUATU PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK) SUATU_PERBANDINGAN_UNDANG.pdf Download (68kB) | Preview

Abstract

Pada saat ini ada dua undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 merupaka perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 lahir karena adanya tuntutan dari masyrakat kepada Pemerintah untuk membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang berpihak kepada masyarakat. Untuk itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dinilai tidak lagi mampu menjawab kebutuhan tentang tugas dan wewenang serta kewajiban Wakil Kepala Daerah, Tugas dan wewenang DPRD, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kampanye, Penetapan calon terpilih dan pelantikan, Ketentuan pidana pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Untuk itu digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: pertama, bagaimana Perbandingan dan Analisa Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik. Kedua, Bagaimana pemerintah Daerah dimasa yang akan datang sehigga mewujudkan pemerintahan yang baik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dari hasil perbandingan memperlihatkan bahwa: a) di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Masih terdapat kekurangan, dan kekurangan tersebut dapat di penuhi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pemerintah telah melakukan langkah tepat yang berdampak terbentuknya pola hubungan kewenangan yang setara antara eksekutif dan legislatif dalam penyelengaaraan Pemerintahan Daerah yang lebih demokratis. b) otomoni daerah akan merubah prilaku Pemerintahan Daerah agar lebih efisien dan profesional untuk itu Pemerintah perlu melakukan pengaturan ulang terhadap birokrasi agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat dan pemerintah juga harus mendukung keinginan masyarakat di bidang lainnya.

Actions (login required)

View Item