KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA KOTA (BNK) KOTA PADANG DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG)

PASCA RIYAN, FAJRI (2010) KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA KOTA (BNK) KOTA PADANG DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

Text (KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA KOTA (BNK) KOTA PADANG DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG)) KEWENANGAN_BADAN_NARKOTIKA_KOTA.pdf Download (67kB) | Preview

Abstract

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia khususnya di Kota Padang sudah merupakan masalah yang serius dan mengkhawatirkan karena korbannya tidak saja orang dewasa tetapi sudah melibatkan anak di bawah umur. Tiap tahun penyalahgunaan narkotika ini selalu mengalami peningkatan, untuk itu penulis menulis judul tersebut di atas dengan mengangkat permasalahan yaitu; 1. Bagaimana peranan BNK Kota Padang dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, 2. Bagaimana bentuk koordinasi antara BNK Kota Padang dengan Kepolisian dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika, 3. Apa kendala yang ditemui oleh BNK Kota Padang dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika untuk menjawab permasalahan ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan secara yuridis emperis dengan sifat penelitian bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, didapatkan melalui buku-buku perundangan dan kamus, dan data primer diperoleh melalui dengan studi dokumen dan wawancara dengan instansi terkait, sesuai dengan permasalahan yang ada. Kemudian baik data sekunder maupun data primer diperoleh dengan menggunakan metode kualitatif yaitu memberikan analisis dalam bentuk kalimat bukan dalam bentuk angka-angka. Untuk mendapatkan kesimpulan secara general atau umum. Dari hasil penelitian bahwa peranan BNK Kota Padang sampai saat ini baru sebatas preventif yaitu berupa “penyuluhan”. Sedangkan peranan dibidang represif masih kewenangan penyidik Polri yaitu Polresta Padang c.q. Narkotika. Dalam tugas preventif ini BNK Kota Padang tidak mengalami kendala atau hambatan sampai saat ini karena sepenuhnya dibantu oleh Pemerintah Kota, penyidik dari Polresta Padang, LSM dan Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan Kota Padang. Saran perlu adanya 1 (satu) payung hukum dari BNN (Badan Narkotika Nasional) kepada seluruh BNK Kota dan BN Provinsi di seluruh Indonesia. Disamping itu BNK diberi tugas tidak saja dibidang preventif tetapi juga dibidang represif seperti penangkapan.

Actions (login required)

View Item