KEDUDUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN PT ADIRA DINAMIKA (STUDI DI PADANG CONSUMER CRISIS).

YONIE DIGA, ASHARI (2014) KEDUDUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN PT ADIRA DINAMIKA (STUDI DI PADANG CONSUMER CRISIS). Other thesis, Universitas Andalas.

Preview

Text bab1.pdf Download (361kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Lembaga Perlindungan Konsumen Swadya Masyarakat (LPKSM) merupakan lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan mengenai perlindungan konsumen. LPKSM yang berada di Kota Padang dan telah aktif menjalankan tugasnya adalah LPKSM PCC. Sengketa konsumen berawal dari kerugian konsumen secara moril dan materil atas klasula baku yang menyebabkan penyitaan sepeda motor. Maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa konsumen pada lembaga pembiayaan PT Adira Dinamika, bagaimana kedudukan LPKSM PCC dalam penyelesaian sengketa konsumen pada lembaga pembiayaan PT Adira Dinamika, dan apakah yang menjadi hambatan terhadap kedudukan LPKSM PCC dalam penyelesaian sengketa konsumen pada lembaga pembiayaan PT Adira Dinamika. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dan memiliki sifat penelitian yang deskriptif. Penyelesaian sengketa ini diawali dengan pengajuan pengaduan oleh konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Lalu pelaku usaha mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Padang atas putusan BPSK. Pihak konsumen menolak hasil putusan Pengadilan Negeri, dan mengajukan permohonan kasasi keberatan. Sebagai upaya hukum terakhir pihak pelaku usaha mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Putusan Peninjauan Kembali menolak permohonan peninjauan kembali. Kedudukan LPKSM PCC yakni mendampingi konsumen namun bukan sebagai kuasa hukum. LPKSM PCC memberikan nasehat dan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri. Sehingga sewaktu persidangan, konsumen tampil sendiri dan LPKSM PCC memberikan nasehat-nasehat sebelum mengambil tindakan hukum. Sewaktu beracara di Pengadilan Negeri, LPKSM PCC sebagai pihak yang menjembatani konsumen dalam menentukan kuasa hukum. Hambatan yang terjadi dalam melaksanakan kedudukannya adalah pendanaan. Selain itu, minimnya pembinaan yang dilakukan pemerintah dan sifat pelaku usaha yang merasa lebih tinggi dari konsumen menyebabkan penyelesaian sengketa yang berbelit-belit.

Actions (login required)

View Item