HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD (Studi Tentang Hak Asasi Manusia)

Vynta Nurul, Atika (2010) HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD (Studi Tentang Hak Asasi Manusia). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

Text (HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD (Studi Tentang Hak Asasi Manusia)) IMG.pdf Download (615kB) | Preview

Abstract

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Hak imunitas merupakan salah satu hak anggota DPR yang diatur dalam pasal 196 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 bahwa anggo{a DPRtidak dapat dituntut di depan pengadilan, tidak dapat diganti antarwaktu kare46 pernyataan, perfanyaan, danlatan pendapat yang dikemukakannya di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR; Hak imunitas anggota DPR tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan matgri yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan rnengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota DPR dalam mengeluarkan pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat juga diatur oleh tata tertib dan kode etik DPR tapi anggota DPR sering sekali melanggar tata tertib bahkan kode etik DPR itu sendiri yang nantinya anggota DPR merasa dilindungi oleh hak imunitas. Apabila terjadi pelanggaran maka dapat dilakukan pengaduan kepada Badan Kehormatan. Sehubungan dengan kedudukan setiap orang sebagai warga negara adalah sama dan tidak ada bedanya di muka hukum berarti tidak menutup kemungkinan untuk dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian. Adapun menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hak imunitas terhadap anggota DPR menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, apakah masalah hukum yang timbul mengenai hak imunitas terhadap anggota DPR menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan bagaimanakah prosedur penyelesaian masalah akibat pelanggaran hak imunitas oleh anggota DPR menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dalam bentuk kalimat yaitu menyajikan apa yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber kepustakaan. Metode pengumpulan datanya adalah studi dokumen dengan menganalisis bahan hukum dilakukan secara logis menggunakan akal sehat.

Actions (login required)

View Item