PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN MUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI PADA NAGARI KOTO MALINTANG KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM

WIDYA, WULANDHARI (2014) PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN MUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI PADA NAGARI KOTO MALINTANG KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM. Other thesis, Universitas Andalas.

Preview

Text cover%26daftar%20isi.pdf Download (309kB) | Preview

Abstract

(Widya Wulandhari, Bp. 07.940.055, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Reguler Mandiri, 55 halaman, Tahun 2011) Perkembangan politik di Indonesia senantiasa mengalami kemajuan dari orde lama sampai sekarang. Kebijakan politik orde lama semua urusan diserahkan sepenuhnya ke pusat, tentunya belum sepenuhnya terdapat otonomi daerah dan disetir oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah melalui perangkat desa belum memaksimalkan keadaaan desa yang dipimpinnya. Transisi Indonesia menuju demokrasi dari pemerintahan otoriter menjadi peristiwa politik paling dramatis pada akhir abad ke-20, membuat transisi yang telah mengembalikan Indonesia kepada kebebasan yang sudah tidak terlihat di negeri ini. Dari latar belakang tersebut, penulis merumuskan suatu permasalahan yaitu bagaimana kedudukan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) pada Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, bagaimana penerapan kewenangan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) pada Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) dalam menjalankan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat Nagari dan cara mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Untuk mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara di Kantor Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, untuk mendapatkan data sekunder diambil melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan badan pemusyawaratan nagari pada Koto Malintang Tanjung Raya Kabupaten Agam dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan nagari telah dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari, penerapan Kewenangan Badan Musyawarah nagari (BAMUS NAGARI) pada Nagari Koto Malintang Kecamatan tanjung Raya Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 berfungsi sebagai pembantu Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menjalankan tugas-tugas fungsional sebagaimana ditetapkan pleh Peraturan Daerah Kabupaten Agam nomor 12 tahun 2007, kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan tugas BAMUS Nagari Koto Malintang yaitu rendahnya mutu masyarakat dan perangkat nagari.

Actions (login required)

View Item