PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

SONI, HERMON (2014) PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA. Other thesis, Universitas Andalas.

Preview

Text Cover%20Skripsi.pdf Download (256kB) | Preview

Abstract

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat) Soni Hermon. 05140158. Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK V (system Peradilan Pidana). 76 Halaman. Tahun 2012 ABSTRAK Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum, salah satunya tindakan pemalsuan mata uang. Kejahatan pemalsuan uang memerlukan modal besar karena menggunakan teknologi untuk melakukannya Pelaku pemalsuan uang seringkali orang yang memiliki modal, berpendidikan dan berstatus sosial yang baik serta dari tingkat pergaulan yang layak. Diperlukannya teknologi yang rumit dalam melakukan kejahatan pemalsuan uang membuat kejahatan ini biasanya tidak dilakukan seorang diri. Oleh karena itu, kejahatan pemalsuan uang dapat digolongkan kedalam kejahatan kerah putih (white collar crime) dan kejahatan yang yang dilakukan secara terorganisir (organized crime). Hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya hambatan tersendiri dalam proses penyidikan yang juga berpengaruh pada proses penegakan hukum. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : a). Apakah proses penyidikan tindak pidana pemalsuan uang oleh penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1981, b). Bagaimanakah tindakan penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan uang, c). Bagaimanakah penegakan hukum oleh penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan uang. Metode yang digunakan dalam penulisan skripisi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan pendekatan efektifitas dan bersifat deskriptif. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan proses penyidikan tindak pidana pemalsuan uang yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat secara umum telah sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1981. Pemeriksaan LABFOR yang lama menjadi suatu hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan uangdi POLDA SUMBAR. Dalam mendapatkan informasi dari tersangka, penyidik tidak dapat memaksa tersangka dan harus tetap bertindak sesuai kewenangannya. Penegakan hukum oleh penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan uang belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Diharapkan adanya pembenahan dari pihak terkait mengenai lambatnya proses pemeriksaan di LABFOR. Dalam usaha mendapatkan informasi dari tersangka hendaknya penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat dapat memiliki teknik dan taktik yang lebih baik sehingga dapat mengungkap jaringan pemalsuan uang, dan mengurangi peredaran uang palsu di Sumatera Barat, dan berusaha untuk memenuhi semua ketentuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya, dan juga lebih konsisten dalam penegakan hukum dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana pemalsuan uang.

Actions (login required)

View Item