PELAKSANAAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN APBD KOTA PADANG

CHANDRA, DWIPRATAMA (2010) PELAKSANAAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN APBD KOTA PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

Text (PELAKSANAAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN APBD KOTA PADANG) SKRIPSI.pdf Download (77kB) | Preview

Abstract

Dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, Pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab itu diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk informasi keuangan daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, bagaimana pelaksanaan informasi keuangan daerah kepada masyarakat dalam pengelolaan APBD kota Padang, Apa kendala - kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan informasi keuangan daerah kota padang dan upaya untuk mengatasi kendala – kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan informasi keuangan daerah. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan peraturan- peraturan hukum atau aspek hukum yang berkenaan dengan masalah dan dikaitkan dengan prakteknya, sumber data yaitu data primer dan data sekunder, alat pengumpulan data yang digunakan studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan informasi keuangan daerah Kota Padang dilakukan dengan cara ikut sertanya masyarakat dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, hal ini dilaksanakan terkait dengan Materi Muatan Revisi UU 32/2004 Bab Tentang Partisipasi Masyarakat yang Mewajibkan Pemerintahan Daerah untuk memberikan akses dan melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sekurang-kurangnya terkait dengan penyusunan peraturan daerah, perencanaan pembangunan daerah, penganggaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan pelayanan publik. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan informasi keuangan daerah dilakukan dengan cara melakukan kegiatan Monitoring Keuangan Daerah.

Actions (login required)

View Item