Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan Di Sumatera Barat

Daswirman, N (2009) Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan Di Sumatera Barat. Working Paper. Fakultas Hukum. (Unpublished)

Text (Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan Di Sumatera Barat) ARTIKEL_DASWIRMAN_DIPA_2009.doc Download (101kB)

Abstract

Dalam rangka pemerataan pembangunan diseluruh wilayah tanah air, maka diselenggarakan segala macam pembangunan fisik, berupa pembangunan proyek-proyek sarana, prasarana yang berwujud pembangunan dan rehabilitasi jalan-jalan, jembatan, pelabuhan dan irigasi, saluran-saluran air, gedung-gedung, perumahan rakyat maupun kantor-kantor pemerintah. Semua itu diusahakan oleh pemerintah untuk menunjang tercapainya kesejahteraan rakyat. Keadaan yang demikian menimbulkan pada satu pihak adanya manfaat dan efisiensi bagi perusahaan jasa konstruksi dalam negeri yang melibatkan banyak SDM namun pada lain pihak juga menimbulkan kesulitan mengenai segi pengawasan dalam baik secara yuridis maupun teknis. Dalam hal menindaklanjuti permasalahan wanprestatie ini, tidak jarang terjadi penafsiran yang keliru sehingga permasalahan Perdata dijadikan peristiwa Pidana, on rechtmatige yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab UU Hukum Perdata, yang pada dasarnya harus ditafsirkan secara Restriktif dijadikan perbuatan tindak pidana. Hal ini membawa dampak yang tidak baik terhadap pembangunan itu sendiri, rakyat menjadi korban, dimana kepastian hukum dan wibawa aparat penegak hukum. Hal ini membawa dampak terhadap pembangunan di segala bidang. Banyak perusahaan yang collapse (gulung tikar) yang seharusnya menampung tenaga kerja menjadi menambah pengangguran.

Actions (login required)

View Item