PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK TERHADAP TERSANGKA WANITA DALAM PROSES PENAHANAN DI TINGKAT PENYIDIKAN PADA POLRES KOTA DUMAI

TIKA, AMELIA (2010) PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK TERHADAP TERSANGKA WANITA DALAM PROSES PENAHANAN DI TINGKAT PENYIDIKAN PADA POLRES KOTA DUMAI. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

Text (PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK TERHADAP TERSANGKA WANITA DALAM PROSES PENAHANAN DI TINGKAT PENYIDIKAN PADA POLRES KOTA DUMAI) IMG.pdf Download (547kB) | Preview

Abstract

Hak Asasi Manusia telah diatur di dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan atas hukum, dimana suafu peraturan perundang-undangan menjadi pegangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan persamaan derajat, terhadap hak dan kewajiban perlu adanya pembinaan dan peningkatan terhadap sikap aparat penegak hukum, terlebih dalam memperlakukan seorang tersangka atau terdakwa dalam suatu penyidikan dengan cara-cara yang manusiawi seperti yang telah disebutkan di dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka pria dan wanita dalam penahanan di tingkat penyidikan, apakah disejajarkan dengan kaum laki-laki atau iiduk,, bagaimana pelaks anaan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai penyidik, dan upaya apa yang dapat dilakukan tersngka apabila terjadi pelanggaran hak terhadap mereka selama dalam penyidikan oleh pihak kepolisian. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menekankan pada aspek perundang-undangan yang berlaku dimasyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, kesimpulannya adalah tidak ada undang-undang dan aturan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hak terhadap tersangka wanita dalam melaksanakan penahanan di proses penyidikan selain yang diatur di dalam KUHAP, namun pengaturan yang ada di dalam KUHAP tersebut sudah mewakilkan perlindungan hal yang ada dan patut dilidungi oleh penyidik polisi.

Actions (login required)

View Item