Undang dan Pengembangan Mahkamah Adat Minangkabau

Hasanuddin, Hasanuddin (2019) Undang dan Pengembangan Mahkamah Adat Minangkabau. FIB Universitas Andalas. (Unpublished)

Text 2017_Ganjil_Laporn Penelitian FIB.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2019. Download (739kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan menyajikan deskripsi (des sein) dan preskripsi (des solen) sistem peradilan tradisional, sebagai bagian kearifan lokal, yang terkandung di dalam tradisi lisan Minangkabau. Deskripsi ini mencakup sistem norma berupa Undang-Undang dan pelembagaan mahkamah adat sebagai institusi pelaksana atas sistem peradilan tradisional tersebut. Metode penyediaan data bersifat eksplorasi kualitatif melalui survey partisipatif di tiga daerah, yakni Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Kabupaten Solok, di Sumatera Barat. Hasil penelitian awal menunjukkan bahwa ada tiga domain yang menandai sistem peradilan tradisional Minangkabau, yakni undang-undang (acuan normatif), lembaga, dan pelaksana. Undang-undang atau acuan normatif, yang menjadi rujukan dalam tradisi lisan Minangkabau, yang tersebar di berbagai wilayah sebagai adat nan sabatang panjang, adalah (1) Undang-Undang Luhak jo Rantau, (2) Undang-Undang Nagari, (3) Undang-Undang Isi Nagari, dan (4) Undang Duo Puluah.

Actions (login required)

View Item