ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, KHUSUSNYA DOKTER PRAKTEK TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KOTA PADANG

Teja Amanda, Putra (2014) ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, KHUSUSNYA DOKTER PRAKTEK TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KOTA PADANG. Other thesis, Universitas Andalas.

Preview

Text (ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, KHUSUSNYA DOKTER PRAKTEK TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KOTA PADANG) Skripsi.pdf Download (314kB) | Preview

Abstract

Penelitian tentang analisis tingkat pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi khususnya dokter praktek yang terdaftar di Dinas Kesehatan kota Padang, dengan cara mengambil sampel sebanyak 34 responden yang memiliki praktek di rumah sakit serta mempunyai praktek lainnya baik di rumah sakit lain, klinik, puskesmas, serta praktek pribadi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman tentang kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi dengan segala aspek yang terangkum didalamnya dalam gambaran umum dengan berdasarkan kepada UU KUP Nomor 27 tahun 2007 dan UU PPh Nomor 36 tahun 2008 Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian tingkat pemahaman wajib pajak dokter praktek sebesar 52,94%, ini berarti bahwa wajib pajak paham terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi . Selain itu dari persentase yang diperoleh berdasarkan item pertanyaan, ada beberapa item pertanyaan yang respondenn kurang paham yaitu diantaranya: 1.Pemahaman mengenai kewajiban memiliki NPWP berdasar usia. 2.Pemahaman mengenai besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku saat ini. 3.Pemahaman mengenai jumlah maksimum tanggungan yang diperbolehkan. 4.Pemahaman mengenai pemilikan NPWP jika suami istri sama-sama bekerja. 5.Pemahaman mengenai anggota keluarga yang dapat dimasukkan sebagai tanggungan untuk menghitung PTKP. 6.Pemahaman mengenai penanda tanganan SPT. 7.Pemahaman mengenai tarif PPh orang pribadi yang berlaku saat ini. 8.Pemahaman mengenai tempat pembayaran atau pelunasan PPh terhutang. 9.Pemahaman mengenai sanksi kenaikan jika tidak memiliki NPWP. 10.Pemahaman mengenai sanksi dalam SKP dan atau STP. 11.Pemahaman mengenai media yang digunakan untuk melakukan pelunasan kewajiban perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan seorang wajib pajak tidak berdasarkan pada pemahamannya terhadap kewajibannya tersebut.

Actions (login required)

View Item