ANALISIS PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PENATAUSAHAAN ASET PEMERINTAH DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2008

Febri, Harry (2011) ANALISIS PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PENATAUSAHAAN ASET PEMERINTAH DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2008. fakultas ekonomi.

Preview

Text (ANALISIS PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PENATAUSAHAAN ASET PEMERINTAH DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2008) IMG.pdf Download (297kB) | Preview

Abstract

Pelaksanaan good governance merupakan salah satu agenda yang harus dicapai oleh Pemerintah Indonesia. Good governance diterapkan di daerah mengacu kepada UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Salah satu aspek yang harus ditinjau di dalam pelaksanaan good gwernance adalah dalam bidang reformasi keuangan daerah yang terkait dengan peraturan perundangan UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Kegara dan PP No 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Pengelolaan barang milik daerah terkait dengan pelaksanaan akuntansi dan penatausahaan asset. Penelitian yang dilakukan yaitu mesdeskripsikan analisis pelaksanaan akuntansi dan penatausahaan asset pemerintah daerah. Lokus penelitian adalah di Kabupaten Tanah Datar yaitu pada Pemerintah Daerah. Adapun latar belakang dari penelitian ini di antaranya adalah Kabupaten Tanah Datar memiliki Peraturan Bupati sebagai acuan teknis dalam pengelolaan keuangan namun pada tahun 2008 Peraturan Bupati tenebut belum digunakan sebagai acuan dalam penatausahaan asset akan tetapi Pemkab Tanah Datar tetap melakukan kegiatan tersebut yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Kemudian selanjutnya hasil audit BPK terhadap pengelolaan akuntansi dan penatausahaan asset Pemkab Tanah Datar Tahun 2008 dinilai disclaimer, sehingga perlu untuk dianalisis persoalan yang menjadi kendala di dalam penatausahaan asset di Pemkab Tanah Datar. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan lanlitatif dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggali informasi dari aparatur Pemkab Tanah Datar dan melalui dokumentasi. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akuntansi aset diKabupaten Tanatr Datar belum terlaksana dengan baik karena belum adanya sistem dan prosedur akuntansi aset yang diundangkan melalui peraturan bupati, hal ini menyebabkan pencatatan dan pelaporan tidak mempunyai standar yang baku untuk mencatat dan melaporkan proses rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap. Kemudian pelaksanaan akuntansi dan penatausahaan aset di kabupaten tanah datar terkendala pada keterbatasan kemampuan personil yang melaksanakan proses akuntansi dan penatausahaan aset sehingga dalam pelaksanaannya belum mengikuti peraturan yang telah ditetapkan peraturan dan perundang-undangan. Kata kunci: Pelaksanaan Akuntansi, Penatausahaan Asset

Actions (login required)

View Item