Effectiveness of Law Enforcement For Traffic And Transportation
(Case Study Auto Bridge in Lubuk Selasih Kabupaten Solok)

Abstract
Law enforcement of traffic and transportation are all efforts and activities which are performed in traffic and transportation sectors, in order the acts and regulations traffict and transportation to be obeyed by the street users in efforts of creating, safety, orderly and smoothness of traffic and transportation.
The research used of empirical researching method, about law enforcement for traffic activities and transportation of Auto Bridge in Lubuk Selasih. In doing this problem we use Soerjono Soekanto’s theory about the faktors that in fluence of law enforcement, by referring on act n number 14 in 1992 about traffic and transportations with its regulation actions. The results of research can be delivered that Auto Bridge in Lubuk Selasih there are still many kinds at wrong doings such as : (1) The result of breaking test. (2) Loading regulation. (3) Transportation effort license. With many various of breaking faktors namely: (1) The law faktor it self, like the un uniform result of test and three model. (2) Law enforcement faktor, like the police’s dispensation and un optimal of auto bridge. (3) Facilities faktor, that is auto bridge it self. (4) Culture and people faktors, like net line and economic principle, so that caused un effective of law enforcement for traffic and transportation.

KATA KUNCI

Efektivitas
Penegakan Hukum
Lalu Lintas
Angkutan Jalan
Jembatan Timbang
UU No.14 Tahun 1992

PENDAHULUAN

	Harga suatu barang tidak hanya tergantung dari barang itu sendiri, tetapi juga tergantung pada tempat, dimana barang itu berada. Barang yang dihasilkan produsen sampai ke pedagang atau konsumen menggunakan jasa pengangkutan, yang salah satunya adalah angkutan darat, yaitu truk angkutan barang.
Jalan mempunyai peranan penting, terutama menyangkut perkembangan antara daerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan dalam bidang ekonomi, ketertiban masyarakat serta keselamatan orang dan barang dan ini perlu dijaga agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya dengan melakukan penertiban pemanfaatan jalan dan pengendalian kelebihan muatan. Ini dimaksudkan agar jalan tidak cepat rusak.
Kasus yang masuk ke Pengadilan Koto Baru kabupaten Solok kebanyakan mengenai kelebihan muatan barang yang diangkut oleh mobil truk barang yang kena tilang di Jembatan Timbang Lubuk Selasih Kabupaten Solok.
Jembatan Timbang Lubuk Selasih merupakan salah satu  pilot proyek yang didanai Bank Dunia dalam hubungan  itu, Pemerintah yang dalam hal ini Dinas Perhubungan Sumatera Barat dengan suratnya No.551.11/237/PPBN – 04 tanggal 24 Februari 2004 menyurati  Ketua Pengandilan Tinggi Sumatera Barat untuk melakukan koordinasi menindak pelanggaran ketentuan muatan mobil barang di Jembatan Timbang dan surat tersebut ditembuskan ke Pengadilan Koto Baru dimana Jembatan Timbang Lubuk Selasih termasuk dalam wilayah hukum Penagdilan Negeri Koto Baru. Adapun tujuan koordinasi ini adalah demi efektifnya tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum terdapat pelanggaran ketentuan muatan.
Bertitik tolak dari Surat Dinas Perhubungan Sumbar Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumbar itulah tesis ini dimulai, dan ini untuk melihat efektifitas penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan di Jembatan Timbang Lubuk Selasih Kabupaten Solok. 
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebaga berikut : 
1.	Jenis pelanggaran Lalu Lintas apa yang sering terjadi di Jembatan Timbang Lubuk Selasih ?
2.	Faktor apa yang menjadi penyebab tidak efektifnya penegak hukum lalu lintas dan angkuatan jalan di Jembatan Timbang Lubuk Selasih Kabupaten Solok?
3.	Upaya apa yang dilakukan oleh penegak hukum dalam rangka hukum dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum Lalu Lintas dan angkutan jalan di Jembatan Timbang Lubuk Selasih Kabupaten Solok?
Dalam tesis ini menggunakan kerangka teoritis dan konseptual mengenai penegakkan hukum dan faktor – faktor yang mempengaruhinya dari ajaran Soejono Soekanto yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan faktor masyarakat.

METODE PENELITIAN

	Metoda penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum sosiolagis atau empiris, mengenai efektifitas hukum, tentang berlakunya hukum positif yang dalam hal ini peraturan perundang–undangan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan di jembatan timbang dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, yang dalam hal ini para sopir truk. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realitas hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuanya maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuanya atau  tidak.  

HASIL DAN PEMBAHASAN

	Berdasarkan sudut penelitian hukum, efektifitas adalah merupakan suatau kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu perbandingan realitas hukum dan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan  (law in action) dengan hukum dalam teori (law in theory) 
	Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum secara sosiologis atau empiris, yang intinya adalah efektifitas hukum. Efektifitas hukum adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat, inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah prilaklu warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau masyarakat berprilaku sesuai denag yang diharapkan atau yang dikendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum ynag bersangkutan adalah efektif.
Agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau prilaku, maka diperlukan kondisi tertentu yaitu:
1.	Hukum harus dikomunikasikan, tujuannya menciptakan pengertian bersama, supaya hukum benar-benar dapat mempengaruhi prilaku warga masyarakat, maka hukum harus disebarkan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat.
2.	Diposisi untuk berpeilaku, artinya hal-hal yang menjadi pendorong bagi manusia untuk berprilaku tertentu. Ada kemungkinan bahwa seseorang berprilaku tertentu oleh karena perhitungan laba rugi, artinya kalau dia patuh pada hukum maka keuntunganya lebih banyak daripada kalau dia melanggar hukum. Bila kepatuhan hukum timbul karena pertimbangan untung rugi, maka penegakan hukum senatisa selalu diawasi secara ketat, Misal seorang pengemudi kendaraan bermotor, hampir-hampir mustahil menerobos lampu merah yang didekat lampu merah tersebut ada Polisi Lalu Lintas yang menjaga, atau baik truk mengangkut muatan lebih bila harus masuk jembatan timbang kena tilang, dan di Pengadilan dijatuhi Pidana penjara tiga bulan atau denda Rp. 3. 000.000,-
Pelaksana hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum .Melalui penegakan hukum inilah jadi kenyataan .
Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan. Bagaiman hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang  fiat yustitia et pereat mundus (meskipun dunia runtuh, hukum harus ditegakan). Konsep penegakan hukum seperti ini dianut oleh aliran positivisme hukum yang salah satu penganutnya adalah John Austin.
Selain itu ada pula penegakan hukum sebagaimana aliran hukum murni  dari Hans Kelsen, dimana dia ingin membersihkan ilmu hukum dari anasir-anasir non hukum seperti sejarah, moral, sosiologis, politis. Kelsen ingin menerima hukum apa adanya, yaitu berupa peraturan-peraturan yang dibuat dan diakui oleh Negara.
Penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah As a Tool of Sosial engineering10  .
Inti dan arti penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaedah-kaedah untuk menciptakan, memelihara dan memperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup.
	Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan. 
1.	Penyerasian antar nilai ketertiban dengan nilai ketentraman.
Nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. Pasangan nilai yang telah diserasikan tersebut masih bersifat abstrak, masih perlu dikonkritkan dalam bentuk kaedah, dalam hal ini kaedah hukum yang berisi suruhan, kebolehan atau larangan.
2.	Penyerasian  antar nilai keadilan dengan nilai kepastian hukum
Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan ini merupakan tujuan daripada hukum, kemanfaatan dan keadilan. 
  Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, dan keadilan ini bersifat relatif sehingga sering kali mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu unsur kepastian hukum. Adegium yang selalu didengungkan adalah Summun jus, summa injuria, summa lex, summa crux (Hukum yang keras akan dalam melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya). Jika keadilan saja yang dikejar, hukum positif menjadi serba tidak pasti, akibat lebih jauh dari ketidak- pastian hukum  ini  adalah ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak.
Agar hukum dapat ditegakkan diperlukan alat negara yang diserahi tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum, dengan kewenangan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati. Hal ini menurut Mochtar Kusuma Atmaja dikatakan bahwa : “ Hukum tanpa kekuasaan adalah angan–angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan–aturan hukum.
	Berbicara mengenai penegakan hukum, maka tentu ada yang menegakkan hukum, yaitu penegak hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Hal ini akan di uraikan kemudian pada saat menguraikan faktor–faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. 
	Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor– faktor yang mungkin mempengaruhinya yaitu : 
1.	Faktor hukumnya sendiri,  yang dalam hal ini hanya terbatas pada undang– undang.
 Faktor hukumnya sendiri yang harus menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup kejelasan makna dan arti ketentuan, tidak adanya kekosongan karena belum ada peraturan pelaksanaanya, peraturan tersebut sinkron secara vertikal dan horizontal sehingga mengurangi luasnya interprestasi petugas hukum.
 2. Faktor penegak hukum.
 	Secara sosiologis, antara hukum dan pelaksana hukum merupakan dua hal yang berbeda hukum termasuk perundang–undangan dan berbagai azas hukum yang mendasarinya merupakan suatu yang abstrak, sebaliknya peningkatan hukum termasuk bekerjanya Pengadilan merupakan suatu yang konkret. Penghubung antara yang abstrak dan konkrek itu dalam penegakan hukum adalah penegak hukum , utamanya para hakim di Penagdilan.
	Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak–hak dan kewajiban–kewajiban tertentu. Hak–hak dan kewajiban–kewajiban tadi merupakan peranan. Oleh karena itu maka seseorang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.
	Suatu peranan berfungsi apabila sesorang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak. Peranan tersebut dapat berupa peranan yang ideal, peranan yang seharusnya dan peranan yang aktual. Peranan yang seharusnya dari penegak hukum tertentu, telah dirumuskan dalam undang–undang. Disamping itu didalam undang–undang tersebut juga dirumuskan perihal peran ideal.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas
	Dalam penegakan hukum lalu lintas, khususnya mengenai kelebihan muatan, maka faktor ini menjaidi penting, karena untuk menentukan suatu muatan barang yang diangkut oleh truk melebihi tonase atau tidak dibutuhkan suatu sarana berupa alat timbang yang dalam hal ini berupa jembatan timbang, dan tidak semua jembatan timbang dapat menimbang truk berikut muatannya, karena ada jembatan timbang model lama yang hanya dapat menimbang truk dan muatannya hanya 20 ton, ini tidak dapat menimbang truk tronton dan peti kemas yang muatannya mencapai 34 ton. Untuk menimbang ini dibutuhkan jembatan timbang model baru, jembatan timbang digital yang dapat menimbang sampai dengan 50 ton, dan jembatan timbang model ini sudah ada jembatan timbang Lubuk Selasih Kabupaten Solok.
4. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan 
	Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan adalah suatu sistem normal dan nilai yang teorganisasi menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Faktor masyarakat dan kebudayaan ini memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Tingkat kesadaran hukum tercapai apabila masyarakat mematuhi hukum. Warga masyarakat mematuhi hukum karena:
1. Rasa takut pada sangsi negatif sebagai akibat melanggar hukum.
2. Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan.
3. Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa
4. Sesuai dengan nilai-nilai yang dianut 
5. Sebagian besar dari kepentingan-kepentingan, dijamin dan dilindungi oleh hukum
	Penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan, menurut Jend. Polisi Drs.  Kunarto, adalah segala usaha dan kegiatan yang dilaksanakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, agar Undang-undang dan ketentuan Perundang-undangan Lalu Lintas dan angkutan jalan ditaati. Oleh setiap pemakai jalan dalam usaha menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan angkutan Jalan. 
	Jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan menghubungkan pusat- pusat pertumbuhan sosial ekonomi dengan wilayah lainnya, yang dikelompokkan menurut kelas jalan berdasarkan tonase atau muatan sumbu terberat yang diizinkan yaitu untuk jalan kelas I lebih dari 10 ton, kelas II maksimum 10 ton, kelas III maksimum 8 ton
	Di Sumatera ada 38 jembatan timbang, 4 diantaranya sudah komputeresasi yang dapat menimbang truk dengan muatannya maksimum 50 ton, sedangkan selebihnya masih sistem manual dengan daya timbang maksimim 20 ton .
TABEL   I
Kondisi Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor di Pulau Sumatera 
NO	PROPINSI	JUMLAH	STATUS	KAPASITAS TON	
		UPPKB	BUKA	TUTUP	20	50*	

1
2
3
4
5
6
7
8
	
D.I Aceh
Sumut
Sumbar
Riau
Jambi
Bengkulu
Sumsel
Lampung	
10
25
11
6
6
4
13
3	
4
8
8
4
4
3
4
3	
6
17
3
2
2
1
9
-	
3
8
5
4
4
3
4
3	
1
0
3
0
0
0
0
0	
	Jumlah	78	38	40	34	4	
* Jembatan Timbang Sistem Komputerisasi
Dari data Depatemen Perhubungan Sumatera Barat
	Perkara lalu lintas ini termasuk perkara dengan pemeriksaan cepat yang diatur dalam bagian keenam paragraf dua pasal 211-217 KUHAP. Putusan pengadilan dalam perkara cepat tidak dapat dimintakan banding (Pasal 67 KUHAP), namun terhadap perkara pelanggaran lalu lintas dapat diajukan banding, bila putusan pidana perampasan kemerdekaan. (Pasal 214 ayat (8) KUHAP) , baik itu terhadap putusan verzet maupun terhadap putusan yang dihadiri sendiri oleh terdakwa.
	Efektivitas penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan jembatan timbang Lubuk Selasih Kabupaten Solok sangat erat kaitannya dengan apa yang ditemukan oleh Soerjono Soekanto mengenai faktor–faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari teori dan konsep yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto inilah penulis berpijak dalam pembahasan tesis ini.
	Efektivitas hukum membicarakan pengaruh hukum terhadap masyarakat, yang intinya mengenai prilaku masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau warga masyarakat berprilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki hukum, maka dapatlah dikatakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan adalah efektif. Cara agar hukum efektif adalah dengan cara mencantumkan sanksi
TABEL 2
PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI JEMBATAN TIMBANG LUBUK SELASIH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2004

                 bulan
Jenis perkara	                                 	Jan	Feb	Mar*	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	
Uji berkala / KIR	4	2	45	21	17	20	30	70	27	20	15	30	
Kelebihan Muatan	13	10	150	117	75	114	98	180	160	161	136	150	
Izin Usaha 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
(* 9 Maret 2004      : Sistem Komputerisasi Jembatan Timbang Lubuk Mulai resmi di 
                                  operasikan)

(# 1 Oktober 2004   : diberlakukan perda Sumbar 1 Tahun 2004)
Sumber data            : Pengadilan Negeri Solok Kabupaten Solok Tahun 2004

	Dengan melihat tabel pelanggaran lalu lintas tahun 2004 yang masuk ke Pengadilan Negeri Koto Baru di atas, terlihat masih banyaknya angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan sopir truk angkutan barang yang terjaring di jembatan timbang Lubuk Selasih. Ada berbagai macam faktor penyebab terjadinya pelanggaran peraturan lalu lintas dan angkutan jalan yang penulis temukan dalam penelitian ini, seperti yang akan penulis uraikan di bawah ini.
	Adapun jenis pelanggaran peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut adalah 
1. Pelanggaran Terhadap Hasil Uji (KIR) Kendaraan 
	Pelanggaran terhadap hasil uji kendaraan, termasuk juga buku uji kendaraan yang telah habis massa berlakunya dan tidak atau belum diperpanjang, merupakan salah satu jenis pelanggaran lalu lintas disamping penaggaran kelebihan muatan dan izin usaha angkutan.
2. Pelanggarn Terhadap Ketentuan Muatan 
	Ketentuan muatan berapa banyak truk dapat mengangkut barang, tergantung pada jenis truk berdasarkan sumbu yang dimiliki dua dan ada tiga sumbu.Muatan Sumbu Terbesar (MST) yaitu besarnya beban maksimum sumbu kendaran yang diizinkan yang harus didukung oleh jalan. Daya dukung jalan berdasarkan kelas jalan. Untuk jalan kelas III daya dukung jalan 8 ton.
3. Pelanggaran Terhadap Izin Usaha Angkuatan
	Untuk melakukan kegiatan usaha angkutan, harus ada izin usaha angkutan, dan izin tersebut diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dilapangan penulis menemukan kasus adanya truk yang tidak mempunyai izin usaha angkutan, melanggar Pasal 18 ayat (2) PP No.41 Tahun 1993 Jo Pasal 41 ayat (2) UU No.41 Tahun 1992 
	Pelanggaran terhadap hasil uji kendaran, pelanggaran terhadap ketentuan muatan dan pelanggaran terhadap izin usaha angkutan bila dihubungkan dengan ajaran Soerjono Soekanto mengenai faktor–faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, ketiganya termasuk pada faktor keempat yaitu faktor masyarakat dan kebudayaan, dimana faktor ini erat kaitannya dengan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.
	Dalam berlalu lintas, tidak jarang sopir truk muatan angkutan barang melakukan berbagai macam jenis pelanggaran hukum, sehingga hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan.
	Adapun faktor penyebab tidak efektifnya penegakkan hukum lalu lintas dan angkutan jalan adalah :
1.	Faktor Hukumnya Sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada Undang–Undang saja, yaitu Undang–Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan di buat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah, Undang–Undang tidak berlaku surut, Undang–Undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi mempunayi kedudukan yang lebih tinggi pula, Undang–Undang yang bersifat khusus mengensampingkan Undang–Undang yang bersifat umum, Undang–Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang–Undang yang terlebih dahulu.
	Mengenai jembatan timbang Pemda Sumbar mengeluarkan Perda Sumbar No.1 Tahun 2004 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan dan Retribusi Pengendalian Kelebiahn Muatan Propinsi Sumbar, dimana dalam Perda ini menyatakan bahwa untuk kelebihan muatan yang di izinkan 30 % dari jumlah berat muatan yang diizinkan dalam buku uji.    
Perda Sumbar No.1 Tahun 2004 telah dibatalkan oleh Mentri Dalam Negeri berdasarkan keputusan No.248 Tahun 2004  yang ditetapkan tanggal 24 Desember 2004, dengan dasar hukum karena bertentangan dengan Undang–Undang No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, karena untuk pembiayaan prasarana jalan sudah dilakukan pemungutan kepada pengguna jalan melalui pajak kendaraan bermotor.
Menurut hemat penulis Perda Sumbar No.1 Tahun 2004, selain tumpang tindih dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001, juga berdasarkan tata perurutan perundang–undangan bertentangan dengan UU No. 12 tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan  Jalan, dimana Perda hirarkinya tiga tingkat dibawah UU, sedangkan UU No 12 tahun 1992 berikut peraturan pelaksanaannya berupa PP No 41-44 tahun 1993 sudah jelas mengatur mengenai muatan truk, dimana dalam Undang–Undang No 12 tahun 1992 tersebut dengan jelas menyatakan  bahwa truk yang mengangkut barang melebihi JBI, dan melewati jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan terendah yang boleh dilewati, yang terdapat dalam buku uji kendaraan, biarpun hanya satu kilogram, merupakan satu pelanggaran (vide pasal 6 ayat (2) jo Pasal 54 UU No 12 tahun 1992).
Diluar penyebab sampai dibatalkan Perda Sumbar No 1 tahun 2004 tersebut, faktor penyebab tidak efektifnya penegakan hukum dari faktor hukumnya sendiri adalah :
1.	Ketidakseragaman hasil uji di satu daerah dengan daerah lain, padahal tiap daerah kondisi dan kelas jalannya berbeda, contohnya truk Jakarta dalam BPKB berat yang diperbolehkan (JBB) 18.000 Kg sama dengan jumlah berat yang di iznkan (JBI) yaitu  18.000 Kg. Truk tersebut tidak hanya beroperasi di Jakarta yang kelas jalannya umumnya di atas jalan kelas III, tapi juga beroperasi sampai ke Sumatera Barat (Solok)  yang kelas jalannya tergolong  kelas III, seharusnya JBI kurang dari 18. 000 Kg.
2.	Model 3 (Tanda Terima Barang Bukti)
Model 3 hanya bersifat tanda terima barang bukti, tidak memuat BAP, proses pemeriksaan dan panggilan menghadap persidangan pengadilan, seharusnya fomulir yang dibuat penyidik memuat identitas pelaku, jenis dan tempat pelanggaran, BB, pemberitahuan hari, tanggal, jam dan tempat sidang pengadilan yang mengadili, juga blanko tersebut memuat berirah-irah putusan: ’’Demi Keadilan Berdasarkan Kehutanan Yang Maha Esa” beserta pidana yang dijatuhkan penjara atau denda.
	Ketidakseragaman hasil uji kendaraan di satu daerah dengan daerah lain dan model 3 ini bila dihubungkan dengan ajaran Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, termasuk pada faktor ke satu yaitu faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor Penegak Hukum. Faktor ini erat kaitannya dengan prilaku nyata penegak hukum.
1. Dispensasi Polri
	Di lapangan, penulis menemukan adanya dispensasi yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sumtera Barat yang dikeluarkan pada bulan Januari 2004 No Pol/SIDJ/24/1/2004 Ditlantas Polda Sumbar, yang memberi dispensasi pada truk BA 3524 J untuk mengankut karet dari Bangko ke Padang, dispensasi berlaku sejak tanggal 6 Maret 2004 sampai dengan 9 April 2004. 
Dispensasi ini perlu dipertanyakan, karena karet termasuk komoditi ekonomi, bukan untuk keperluan kelengkapan dinas Kepolisian. Apakah dispensasi ini dikeluarkan oleh oknum Polisi Ditlantas Polda Sumbar untuk kepentingan Pribadi ?
Dispensasi Polri ini bila dihubungkan dengan ajaran Soerjono Soekanto mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, termasuk pada faktor kedua yaitu faktor penegak hukum, dimana faktor penegak hukum erat kaitannya dengan prilaku nyata penegak hukum yang dalam hal ini Polisi Lalu Lintas.
2.	Tidak Optimalnya operator Jembatan Timbang
Penulis pernah menemukan kasus pelanggaran Lalu Lintas yang masuk ke Pengadilan Negri Koto Baru, yang berasal dari Jembatan Timbang Lubuk Selasih, Truk tersebut melakukan pelanggaran kelebihan muatan, muatan truk adalah pelet (makanan Ikan) yang dibawa dari Jkarta menuju Padang. Selama perjalanan dari Jakarta menuju Padang, aman-aman saja, baru di Jembatan timbang Lubuk Selasih truk tersebut kena tilang. Atau bahkan sebaliknya, truk yang mengangkut muatan berupa semen dari Padang menuju Jambi, di Jembatan Timbang Lubuk Selasih kena Tilang. 
Kenapa truk- truk dari Jakarta mengangkut muatan lebih baru kena tilang di Jembatan Timbang Lubuk Selasih, dihubungkan derngan pendapat Syahrial Oesman, Gubernur Sumatera Selatan : “Faktor Kelebihan muatan sebenarnya sudah lama diketahui, namun hal tersebut sangat tergantung pada petugas Jembatan Timbang yang seperti boneka sawah, bila bonekanya ditarik, burung- burung langsung terbang, tetapi sekarang burung-burungnya pun sudah hinggap di boneka, sekalipun boneka itu ditarik”.
Tidak Optimalnya Operator Jembatan Timbang ini bila dihubungkan dengan ajaran  Soerjono Soekanto mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, termasuk pada faktor kedua yaitu faktor penegak hukum, dimana faktor penegak hukum erat kaitannya dengan prilaku nyata penegak hukum yang dalam hal ini Operator Jembatan Timbang.  
3.	Faktor Sarana, yang mendukung penegakan hukum dimana disisni tidak optimalnya Jembatan Timbang itu sendiri. 
Tidak Optimalnya  Jembatan Timbang juga dikarenakan oleh faktor sarana. Faktor sarana adalah diaman Jembatan Timbang Lubuk Selasih yang lama sebelum jembatan Sistem Komputerisasi atau digital hanya bisa menimbang maksimum 20 ton berat kendaraan berikut muatanya, bagaimana mau menimbang berat lebih 20 ton, tapi seteleh jembatan sistem digital, dapat menimbang maksimum 50 ton berat kendaraan berikut muatanya.
Tidak optimalnya jembatan timbang ini bila dihubungkan dengan ajaran Soerjono Soekanto, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, termasuk kepeda faktor ketiga yaitu faktor sarana. Faktor sarana adalah, tanpa adanya saran tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung lancar, dimana jembatan Timbang Lubuk Selasih yang lama sebelum Jembatan Timbang Sistem Komputerisasi atau Digital hanya bisa menimbang maksimum 20 ton berat kendaraan berikut muatanya, bagaimana mau menimbang berat lebih dari 20 ton, tapi setelah jembatan Sistem Digital, dapat menimbang maksimium 50 ton berat kendaraan berikut muatanya.
4. Faktor Masyarakat dan kebudayaaan, ini berkaitan erat dengan tingkat kepetuhan dan kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam berlalu lintas, dimana penegakan hukum harus senantiasa diawasi, bila tidak ada pengawasan maka dianggap tidak ada hukum.
4.1.Pelanggaran terhadap jaringan Lintas
		Jaringan lintas adalah merupakan kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang. Mobil angkutan barang tertentu (Peti kemas, bahan berbahaya, alat berat) yang telah ditetapkan jaringan lintasnya hanya dapat dioperasikan melalui jaringan lintas yang bersangkutan.
 Jaringan Lintas tersebut terdapat di Daerah Pulau Jawa karena jalan tersebut sudah termasuk pada klasifikasi jalan kelas II yaitu dapat dilalui oleh kendaraan dengan muatan sumbu terberat maksimum 10 ton, sedangkan jalan Padang-Solok termasuk jalan kelas III yang hanya untuk dilalui kendaraan dengan muatan sumbu terberat 8 ton.
Pelanggaran terhadap jaringan lintas ini bila dihubungkan dengan ajaran Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, termasuk pada faktor keempat yaitu faktor masyarakat dan kebudayaan, dimana faktor erat kaitanya dengan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. 
4.2 Prinsip Ekonomi. 
		Para pedagang mempergunakan jasa angkutan salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan. Tidak jarang, para pedagang menginginkan agar barang yang dimasudkan pedagang cepat sampai berada di tempat tujuan dengan jumlah banyak, yang nanti barang tersebut dapat di simpan di gudang milik pedagang tersebut,dengan maksud agar dapat menghemat biaya pengangkutan.
Pengusaha angkutan barang, perseorangan yang hanya memiliki dan membawa sendiri truknya, dimana truk tersebut dibeli dengan cara kredit saat ini pengusaha angkutan sangat kesulitan untuk mengangkut barang bila biayanya tinggi, karena pemilik barang dapat mencari truk lain dengan biaya menurut pemilik barang lebih murah maka dari pada tidak mengangkut barang, yang berakibat tidak bisa membayar angsuran kredit, bila tidak dapat membayar anggsuran maka mobil tersebut akan ditarik atau diambil kembali oleh dialer, padahal truk tersebut merupakan alat untuk mata pencaharianya, maka lebih baik mengangkut barang, biarpun ongkosnya rendah, untuk menututupi itu mereka pakai subsidi silang, dengan cara mengangkut muatan lebih.
Prinsip ekonomi ini dihubungkan dengan ajaran Soerjono Soekanto maengenai faktor–faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, termasuk pada faktor keempat yaitu faktor masyarakat dan kebudayaan masyarakat, di mana faktor ini erat kaitanya dengan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.
Adapun upaya yang telah ditempuh oleh penegak hukum dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan adalah sebagai berikut :
1.	Dilingkungan Departemen Perhubungan adalah , 
1. UPTD  Jembatan Timbang :
   a. Mengoptimalkan jembatan timbang, dulu jembatan timbang biasa yang hanya dapat menimbang maksimum 20 ton kendaraan berikut muatanya, kini diganti dengan jembatan timbang digital atau sistem komputerisasi yang dapat menimbang kendaraan beserta muatanya maksimal 50 ton.
   b. Sosialisasi Peraturan perundang–undangan LLAJ pada sopir dan pengusaha angkutan.
 2.Unit Uji Kendaraan, menggalakkan razia KIR.
2. Hakim tilang Pada Pengadilan Negeri Koto Baru
	Adapun upaya yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaen Solok dalam upaya penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan adalah sebagai berikut :
1.	Mensosialisasikan Peraturan Perundang–undangan LLAJ pada sopir truk yang kena tilang di Pengadilan Negeri Koto Baru
2.	Melakukan Penindakan Hukum.
	Umumnya hukuman yang dijatuhkan adalah pidana denda, namun tidak tertutup kemungkinan adanya pidana penjara (Pasal 214 KUHP). Putusan perkara lalu lintas tidak dapat diajukan banding kecuali putusan terhadap perampasan kemerdekaan (penjara) (Pasal 241 ayat (8) KUHAP).

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN 
	Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan tidak efektif di jembtan timbang Lubuk Selasih, hal ini dikarenakan masih adanya :
1.	Jenis Pelanggaran Lalu Lintas yang masih sering terjadi dijembatan timbang Lubuk Selasih berupa: Pelanggaran Terhadap Hasil Uji Kendaraan, Pelanggaran Terhadap Ketentuan Muatan, Pelanggaran Terhadap Izin Usaha Angkutan Barang.  
2.	Faktor Penyebab Tidak Efktifnya Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berupa :
a.	Faktor Hukumnya Sendiri, dimana harus cukup kejelasan makna dan arti ketentuan, tidak ada kekosongan karena belum ada peraturan pelaksanaanya, peraturan tersebut harus sinkron secara vertikal dan horizontal sehingga mengurangi luasnya interprestasi petugas hukum.Adapun yang termasuk pada jenis ini adalah: 1. Ketidak seragaman Hasil Uji kendaraan, 2. Tanda Terima Barang Bukti (Model 3).
b.	Faktor Penegak Hukum, yaitu orang yang melaksanakan penegakan hukum. Dilapangan ditemukan: 1. Dispensasi Polri Cq. ditlantas Polda Sumbar, untuk mengangkut muatan karet dari Jambi ke Padang dengan masa berlaku satu bulan, dan dispensasi ini tidak logis karena diberikan bukan untuk sekali jalan, dan barang yang dibawa komoditi ekonomi yang tidak ada hubunganya dengan keperluan kedinasan Kepolisian.  2. Tidak optimalnya Operator Jembatan Timbang: jembatan timbang yang belum sistem komputerisasi dioperasionalkan oleh PNS Departemen Perhubungan, banyak truk barang yang mengangngkut muatan lebih dari Jakarta menuju ke Padang, diperjalanan tidak kena tilang, padahal sejak dari Lampung hingga Lubuk Selasih Solok ada beberapa jembatan timbang, baru di jembatan timbang Lubuk Selasih dengan sistem komputerisasi yang dioperasionalkan oleh pihak Swasta PT.Farm Dian Konsultan kena tilang. Operator jembatan timbang dari pihak swasta tak bisa nakal, bila nakal mudah di pecat dan kontrak dengan perusahaanya diakhiri. 
c.	Faktor sarana : yang mendukung pelaksanaanya penegakan hukum. Tidak optimalnya jembatan timbang itu sendiri  karena jembatan timbang sistem manual hanya dapat menimbang itu sendiri karena jembatan timbang sistem manual hanya dapat truk beserta muatanya seberat maksimal 20 ton, tidak bisa menimbang truk yang berat dan muatanya lebih dari 20 ton, tapi dengan jembatan timbang sistem komputerisasi dapat menimbang truk berikut muatanya seberat maksimal 50 ton.
d.	Faktor Masyarakat  Dan Kebudayaan, dimana faktor ini erat kaitannya dengan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Tingkat kesadran hukum tercapai bila masyarakat mematuhi hukum, masyarakat mematuhi hukum dikarenakan oleh : 
	- Rasa takut pada sangsi negatif sebagai akibat melanggar hukum.
	- Sesuai dengan nilai – nilai yang di anut
			Yang termasuk dalam faktor ini adalah : 
1). Pelanggaran Terhadap Jaringan Lintas. Dimana jaringan lintas sudah ditentukan dengan keputusan Men.Hub.No.KM 74 Tahun 1990 tentang Angkutan Peti Kemas,  sebagai penjabaran dari PP No.43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan, dan sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No.14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan. Dilapangan di temui adanya pelanggaran jaringan lintas di mana truk peti kemas lewat di jalan Solok – Padang dimana jalan Solok – Padang termasuk jalan kelas III yang boleh dilewati truk dengan tonase 8 ton, truk peti kemas menurut ketentuan Mentri Perhubungan di atas hanya boleh melewati jalan kelas I dengan tonase lebih dari 10 ton.
	2)   Prinsip Ekonomi.
	Pengusaha angkutan barang dan sopir truk sengaja mengangkut barang dengan muatan lebih dari tonase truk sebagai subsidi silang atas biaya operasional yang dikeluarkan dalam sekali pengangkutan, termasuk biaya denda tilang atas kelebihan muatan, agar sopir truk beserta kernetnya mendapat upah yang memadai dalam sekali perjalanan, dibanding bila mematuhi ketentuan tonase truk tidak angkut muatan lebih.
3.Upaya Penegak Hukum Dalam Rangka Mengefektifitaskan Penegakan hukum lalu lintas  dan Angkutan jalan di jembtan timbang Lubuk Sealsih adalah :
	a. Dilingkungan Departemen Perhubungan.
		1). Unit Jembatan Timbang adalah :
		     a). Mengoptimalkan Jembatan Timbang
-	Dahulu jembatan timbang  manual yang dapat menimbang mobil berikut muatanya seberat maksimal 20 ton, sekarang sistem digital, dapat menimbang mobil berikut muatanya maksimal 50 ton.
-	Dahulu jembatan timbang dioperasionalkan oleh pegawai negeri sipil departemen perhubungan, sekarang oleh pihak swasta, sehingga apabila personal atau perusahaan swasta tersebut berbuat nakal, mudah untuk di PHK. 
   b) Mensosialisasikan Peraturan Perundang – undangan Mengenai Lalu Lintas dan Angkutan   Jalan .
2) Unit Uji Berkala 
	Memperketat proses pengantian buku uji bagi sopir atau pengusaha angkutan hendak mengganti buku uji yang dengan alasan buku uji yang lama hilang,  agar  pengusaha atau sopir truk yang nakal tidak bisa bermain curang.
b. Di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok.
	1) Mensosialisasikan peraturan Perundang–undangan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada para sopir truk yang kena tilang pada Pengadilan Negeri Koto Baru.
	2) Melakukan Penindakan Hukum 
       Menjatuhkan denda yang  besar  jumlahnya  dengan  maksud  supaya ada  efek jera bagi pelaku dan  menimbulkan  rasa  takut untuk melalkuan perbuatan melanggar hukum bagi sopir truk lainya.
2. SARAN
Adapun saran dari penulis adalah :
1.	Agar sopir truk dan  pengusaha  angkutan barang  tidak  hanya  memikirkan  cara  untuk  meraih keuntungan  pribadi  atau  perusahaan  yang  sebesar–besarnya   dengan  cara  memuat   barang melebihi batas  maksimum sumbu terberat yang diizinkan sesui dengna kelas jalan dilalui, tetapi juga  harus  memikirkan  jalan  sebagai  sarana publik agar tidak cepat rusak sesuai dengan umur rencana jalan saat dibagun, sehinga devisa Negara tidak hanya tersedot untuk memperbaiki jalan yang cepat rusak, agar  Pemerintah  dapat membangun jalan baru agar membuat akses suatu daerah yang selama ini belum ada jalan raya.                                                                                                                                    
2.	Kiranya pejabat yang berwenang dilingkungan departemen perhubungan seperti unit uji kendaraan tidak membuat hasil uji kendaraan tentang muatan sumbu terberat (MTS) yang diperbolehkan (JBB) yang dikeluarkan pabrik mobil sama dengan muatan sumbu terberat yang di izinkan (JBI) mengingat mobil tersebut bergerak dan melalui jalan yang berbeda kelas jalan, sehingga tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilaluinya, juga kiranya untuk operasional jembatan timbang tetap di pegang oleh pihak swasta, bukan oleh PNS Departemen Perhubungan, PNS nya hanya berfungsi selaku penyidik PPNS, seperti yang selama tahun 2004 dioperasikan oleh PT Hasparm Dian Konsultan. Juga pihak Polri khususnya unit Ditlantas, tidak mengeluarkan dispensasi untuk angkutan barang yang bersifat bisnis, apalagi untuk jangka waktu yamg cukup lama pergi–pulang. 			 

DAFTAR   PERPUSTAKAAN
BUKU – BUKU 
Ali , Achmad , Menguak Tabir Hukum , PT.Gunung Agung , Jakarta , 2002
Darmodiharjo , Darji, Pokok – pokok filsafat hukum , PT.Granmedia Pustaka Utama , Jakrata 2002
Horton , Paul B , Sosiologi , Erlangga Jakarta ,1993
Kusumaatmaja , Mochtar, Konsep – konsep Hukum dalam Pembangunan,Alumi Bandung , 2002 
Soekanto , Soerjono,Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah Sosial,alumi  
                  Bandung , 1982
--------------- , Beberapa Aspek Soosio Yurudis Masyarakat , Alumi Bandung , 1983
--------------- , Faktor – faktor  yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Garfindo Persada 
                       Jakarta , 1983
--------------- , Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum , PT Bina Aksara Jakarta , 1988
--------------- , Pengantar Penelitia Hukum , Universitas Indonesia , 1984
syahrani , Riduan , Rangkuman Intisari Ilmu Hukum , PT Citra Aditya Bakti , Bandung ,1999
Tasir , Sjamsur , Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat , Diklat Kuliah S1 Unand , 1999
Thalib , Syofyan, Disain Penelitian , Diktat Kuliah 2003 S2 Unand, 2003 
---------------, Proses Pembuatan Proposal Penelitian yang di danai Lembaga Nasional dan 
                    Internasional, Diktat Kuliah S2 Unand, 2003
---------------, Pengumpulan Data , Diktat Kuliah 2003 S2 Unand , 2002

Peraturan perundang- undangan :
Departemen Kehakiman RI, Undang- Undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Departemen Kehakiman RI Jakarta 1997
---------------, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan , Departemen  
                      Kehakiman RI Jakarta , 1997
---------------, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan di 
                     Jalan,  Departemen  Kehakiman RI Jakarta , 1997                     
---------------, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas  
                    Jalan, Departemen  Kehakiman RI Jakarta , 1997    
---------------,Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana , Departemen   Kehakiman RI Jakarta , 
                    1997
---------------, Kitab Undang – Undang Kepolisian Negara , Departemen  Kehakiman RI Jakarta, 2003           
Dinas Perhubungan Sum- Bar , Koordinasi dalam menindak Pelanggaran Ketentuan Muatan Mobil Barang di Jembatan Timbang, Dinas Perhubungan Sum- Bar , 2004  
---------------, Strategi Penindakan Kelebihan Muatan pada Jembatan Timbang Pilot Proyek , Dinas Perhubungan Sum – Bar , 2004
Pengadilan Tinggi Sum- Bar , Kesepakatan Bersama Ketu Pengadilan Tinggi Sum- Bar, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Kapolda Sumbar Tentang tabel Pelanggaran dan besarnya uang titipan untuk tiap- tiap pelanggaran, Pengadilan Tinggi Sumbar, 1993
Pemda Sumbar, Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2004 Tentang tertib Pemanfaatan Jalan dan Distribusi Kelebihan Muatan, Pemda Sum – Bar 2004
Harian Umum
Harian Umum Kompas , Minggu 31 Oktober 2004 : “ Kelebihan Muatan Faktor Perusakan Jalintim ”
Harian Pagi Padang Ekspres, Selasa 1 Februari 2005 “ Perda Kelebihan Muatan di Batalkan ”

UCAPAN TERIMA KASIH

	Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:
1.	Ibu Dr. Hj. Ernawati Munir, SH, MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.
2.	Bapak Prof Dr. H. Syofyan Thalib, SH selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Bapak Dr. Elwi Danil, SH, MH sebagai anggota Komisi Pembimbing, atas saran, arahan, serta kesabarannya dalam membimbing penulis selama penelitian dan penulisan tesis ini. 
3.	Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen pengajar yang selama ini telah memberikan ilmunya kepada penulis.
4.	Bapak Masrudin Caniago, SH Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok, yang memberikan izin untuk penulis melanjutkan kuliah Pasca Sarjana dan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Koto Baru. 
5.	Bapak H. Yulman, SH, MH Wakil Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru selaku Hakim tilang periode tahun 2004, yang memberi masukan mengenai penanganan perkara tilang di Pengadilan Negeri Koto Baru. 
6.	Bapak Azwar, SH Kepala Unit Pelaksana Tehnis Daerah (UPTD) Departemen Perhubungan Sumbar, Unit Jembatan Timbang Sumbar, beserta Bapak Masri Makmur, S.Sos Kepala Seksi Tata Usaha UPTD Jembatan Timbang Sumbar dan Panitia Ranperda No.1 Tahun 2004 dan Panitia Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penanganan Muatan Lebih Angkutan Barang di Jalan yang banyak memberi masukan dan data pada penulis dalam penulisan tesis ini. 
7.	Bapak Yulhermondri, SH, Kepala Seksi Unit Uji Kendaraan, Dinas Perhubungan Solok yang memberi masukan dan data pada penulis dalam penulisan tesis ini.
8.	Sdr. Ir. Rina Komala Sari, MSc. Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sumatera Barat, Unit Prasarana Jalan yang telah memberikan masukan dan data pada penulis mengenai pembangunan dan perbaikan jalan Cupak-Lubuk Selasih dimana jembatan timbang Lubuk Selasih berada.
9.	Bapak Firdaus, petugas tilang di jembatan timbang Lubuk Selasih yang tiap hari Senin mengantarkan tilang dari jembatan timbang Lubuk Selasih ke Pengadilan Negeri Koto Baru, yang memberikan informasi dan data kepada penulis mengenai tilang dijembatan Lubuk Selasih.
10.	Karyawan dan karyawati Pascasarjana Unand yang telah memberikan pelayanan administrasi. 
11.	Rekan-rekan sesama Mahasiswa Pascasarjana Program Ilmu Hukum yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan studi ini.

BIODATA PENULIS
NAMA				: KHAIRULLUDIN
TEMPAT / TANGGAL LAHIR	: LAHAT / 2 DESEMBER 1964
RIWAYAT PENDIDIKAN		:
Pendidikan dimulai dari SDN No. 10 Lahat , tahun 1979, dilanjutkan ke SMPN No. 1 Lahat tamat tahun 1982, dan masuk ke SMA Khatolik Santo Yosep Lahat tamat pada tahun 1985 itu pula penulis melanjutkan ke Universitas Sriwijaya Palembang, dan selesai pada Bulan Maret 1991. 
Pada saat Penulis bertugas sebagai Hakim Di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok, penulis sepakat untuk mengikuti pendidikan Magister hukum pada Universitas Andalas Padang pada tahun 2003 dan penulis dapat menyelesaikan pendidikan tersebut selama tiga semester pada bulan Februari 2005 dan di wisuda pada bulan April 2005. Sejak September 2005 sampai dengan sekarang Penulis bertugas sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Muara Enim – Sumatera Selatan.