HUBUNGAN KOORDINASI FUNGSIONAL ANTARA POLISI PAMONG PRAJA DENGAN POLISI DALAM PELAKSANAAN UPAYA PAKSA (Studi Kasus Di Kota Padang)

ISMANSYAH, ISMANSYAH and MUHAMMAD, HASBI and TASJRIF, ALIUMAR HUBUNGAN KOORDINASI FUNGSIONAL ANTARA POLISI PAMONG PRAJA DENGAN POLISI DALAM PELAKSANAAN UPAYA PAKSA (Studi Kasus Di Kota Padang). ARTIKEL PENELITIAN.

Preview

Text (HUBUNGAN KOORDINASI FUNGSIONAL ANTARA POLISI PAMONG PRAJA DENGAN POLISI DALAM PELAKSANAAN UPAYA PAKSA (Studi Kasus Di Kota Padang)) S7_NEW.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Adanya lembaga (institusi) selain polisi umum yang juga dianggap efektif sebagai penyidik dalam melaksanakan penegakkan hukum adalah lembaga Polisi Pamong Praja. Polisi Pamong Praja ini bertugas serta mempunyai wewenang dalam pelaksanaan dilapangan yakni dalam rangka tugas adrninistratif atas peraturan daerah yang dikeluarkan serta dapat melakukan upaya paksa dalam menegakkan hukum bagi pelaksanakan Peraturan Daerah tersebut, seperti melakukan penangkapan, penggeledahan, pemeriksaan surat-surat serta melakukan penahanan terhadap sipelaku pelanggaran peraturan daerah, misalnya terhadap pelaku kemaksiatan ditempat umum dan hotel-hotel. Hal di atas dapat diartikan, bahwa dibentuknya Polisi Pamong Praja dimaksudkan disini adalah dengan dengan tujrnn (Goals) untuk menertibkan, mengawasi dan mencegah pelanggaran terhadap ketentuan Peratwan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Maka dalam usaha menjadikan Kota Padang sebagai daerah bebas dari segala bentuk kemaksiatan, sekaligus menyerahkan pelaksanaannya kepada pemerintah yang dalam hal ini Walikota sebagai penanggung jawab. Pelimpahan wewenang ini kemudian Walikota menyerahkan pelaksanaannya pada Polisi Pamong Praja.

Actions (login required)

View Item