PELAKSANAAN PENGAWASAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KOTA PADANG

SETIA PURNAMA, SARI (2011) PELAKSANAAN PENGAWASAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KOTA PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

Text skripsi_setia.pdf Download (93kB) | Preview

Abstract

Pada masa sekarang ini, perjanjian yang memuat klausula baku antara konsumen dengan pelaku usaha dapat dengan mudah kita temukan. Harus diakui bahwa klausula baku sangat membantu kelancaran perdagangan. Namun hal ini menutup proses negosiasi antara konsumen dengan pelaku usaha sehingga memungkinkan bagi pelaku usaha untuk mengalihkan tanggung jawabnya. Untuk itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan solusi dengan memberikan wewenang kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu salah satunya melakukan pengawasan terhadap klausula baku dalam hal ini BPSK kota Padang yang kemudian menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian terhadap skripsi ini. Adapun rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Padang, Serta hambatan yang dihadapi BPSK kota Padang dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Padang. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis. Pengumpulan data dengan studi dokumen serta melakukan wawancara kepada instansi terkait dan menganalisis data dengan analisis kualitatif. Kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa wewenang pelaksanaan pengawasan klausula baku dijalankan secara pasif oleh BPSK kota padang yakni menunggu adanya pengaduan dari masyarakat sedangkan pengawasan secara langsung terhadap klausula baku belum dijalankan karena terkendala peraturan atau ketentuan yang belum dibentuk oleh Kementerian Perdagangan tentang bentuk atau form dari klausula baku yang dilarang tersebut. Selain terkendala peraturan dari Kementerian Perdagangan, kendala lain adalah kurangnya peraturan pelaksana daari pemerintah terkait klausula baku, kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak nya sesuai dengan UUPK, tidak adanya keterbukaan dan pemahaman dari sebagian pelaku usaha tentang klausula baku dengan mengemukakan alasan rahasia perusahaan serta kurangnya personil untuk melakukan tugas pengawasan mengenai klausula baku ini.

Actions (login required)

View Item