PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP POLIGAMI BERDASARKAN PASAL 279 KUHP (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Padang)

Putri Tita, Herdina (2010) PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP POLIGAMI BERDASARKAN PASAL 279 KUHP (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Padang). Other thesis, Fakultas Hukum.

[img]
Preview
Text (PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP POLIGAMI BERDASARKAN PASAL 279 KUHP (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Padang))
IMG.pdf

Download (356kB) | Preview

Abstract

Perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Undang-gldang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinarr menganut asas monogarni terbuka yang artinya Undang-Undang memberikan batasan yang ketat untuk memberikan izin Lepada seseorang melakukan poligami serta diharuskan memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat tersebut adalah adanya izin dari istri pertama untuk menikah lagi.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: Operator Repo Unand
Date Deposited: 31 Mar 2016 07:38
Last Modified: 31 Mar 2016 07:38
URI: http://repo.unand.ac.id/id/eprint/2586

Actions (login required)

View Item View Item