EKSEKUSI RIIL TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DI PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR KLAS II (STUDI KASUS PERKARA PERDATA NO. 02/Pdt.G/2007/PN.BS)

ELIZA, FITRIA (2010) EKSEKUSI RIIL TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DI PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR KLAS II (STUDI KASUS PERKARA PERDATA NO. 02/Pdt.G/2007/PN.BS). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

Text (EKSEKUSI RIIL TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DI PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR KLAS II (STUDI KASUS PERKARA PERDATA NO. 02/Pdt.G/2007/PN.BS)) EKSEKUSI_RIIL_TERHADAP_PUTUSAN_HAKIM_YANG_TELAH_MEMPUNYAI_KEKUATAN_HUKUM_TETAP.pdf Download (90kB) | Preview

Abstract

Setiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara orang satu dengan yang lainnya di dalam kehidupan masyarakat. Adakalanya dalam mempertahankan kepentingan tersebut menimbulkan suatu sengketa hukum. Dan dalam menyelesaikan sengketa tersebut dapat dilakukan melalui litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa perdata secara litigasi diakhiri dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Akan tetapi, adakalanya dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) pada kenyataannya pihak yang kalah seringkali tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Sehingga dalam pelaksanaaan putusan hakim tersebut dilakukan secara paksa (eksekusi riil) oleh pihak pelaksana eksekusi dengan bantuan kekuatan umum seperti Polisi, bahkan militer sekalipun. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Riil Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Negeri Batusangkar Klas II (Studi Kasus Perkara Perdata No. 02/Pdt.G/2007/PN.BS)”. Adapun permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi riil di Pengadilan Negeri Batusangkar Klas II, apa saja peranan Kepolisian sebagai aparat keamanan dalam pelaksanaan eksekusi riil serta hambatan-hambatan apa yang ditemui dalam pelaksanaan eksekusi riil di Pengadilan Negeri Batusangkar Klas II dan cara-cara apa yang ditempuh untuk mengatasinya. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan data berupa studi lapangan yakni wawancara dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi riil di Pengadilan Negeri Batusangkar Klas II tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1033 Rv yang dalam pelaksanaannya Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar akan meminta bantuan pengamanan kepada Kepolisian Resort Kabupaten Tanah Datar sebagai aparat keamanan yang berperan untuk mengamankan situasi eksekusi riil tersebut apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaan eksekusi. Untuk itu diharapkan agar pihak tereksekusi tidak melakukan perlawanan fisik sehingga eksekusi dapat berjalan lancar dan hakim hendaknya dalam memutuskan suatu perkara perdata agar dapat bersikap mandiri tanpa adanya intervensi dari pihak lain yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu.

Actions (login required)

View Item