PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH MULTI GUNA ( KPR-MG ) UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG)

JULIE NADA, PRATIWI (2011) PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH MULTI GUNA ( KPR-MG ) UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

Text skripsi_julie.pdf Download (87kB) | Preview

Abstract

Bank Nagari Cabang Utama Padang adalah salah satu bank yang memberikan jasa dibidang pemberian Kredit Pemilikan Rumah di Sumatera Barat,khususnya kota Padang. Sasaran dari Kredit Pemilikan Rumah adalah semua anggota masyarakat termasuk Pegawai Negeri Sipil. Maka dari itu penulis menjabarkan bagaimana pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah untuk Pegawai Negeri Sipil dan apa saja kendala dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah unutuk Pegawai negeri. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu metode yang mengkaji atau melihat aspek-aspek yuridis tentang Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah bagi Pegawai Negeri Sipil dalam prakteknya, dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah untuk Pegawai Negeri Sipil terdiri dari enam tahap,yaitu permohonan kredit, analisis kelayakan kredit, pemeringkatan kredit, wewenang dan keputusan kredit, perjanjian kredit, dan realisasi kredit. Sedangkan kendala dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah untuk Pegawai Negeri adalah wanprestasi,dimana sebab terjadinya wanprestasi tersebut adalah Pegewai Negeri Sipil yang bersangkutan pindah ke daerah lain, Pegawai Negeri Sipil tidak ikut asuransi jiwa dan sebagian besar Pegawai Negeri Sipil tidak mau memperpanjang asuransi kebakaran rumahnya yang dijadikan agunan pada tahun kedua dan seterusnya, terjadinya perubahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil akibat perubahan jabatan, pemberhentian sementara dari jabatan Pegawai Negeri, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berhenti jadi pegawai negeri sipil. Saran yang dapat diberikan adalah agar pihak Bank Nagari menambahkan syarat-syarat pelengkap seperti Surat Kuasa Pemotongan Gaji ditempat tugas Pegawai Negeri Sipil yang baru jika Pegawai negeri tersebut pindah tugas ke daerah lain, juga sebaiknya pihak Bank Nagari juga memuat ketentuan jaminan agar Pegawai Negeri Sipil tersebut lebih termotifasi untuk mematuhi perjanjian kredit tersebut.

Actions (login required)

View Item