PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PENGELOLA DENGAN PENGUSAHA BURUNG WALET DALAM USAHA MEMBUDIDAYAKAN BURUNG WALET DI KOTA PADANG

Hengki, Ariyanto (2010) PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PENGELOLA DENGAN PENGUSAHA BURUNG WALET DALAM USAHA MEMBUDIDAYAKAN BURUNG WALET DI KOTA PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

Text (PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PENGELOLA DENGAN PENGUSAHA BURUNG WALET DALAM USAHA MEMBUDIDAYAKAN BURUNG WALET DI KOTA PADANG) Skripsi.pdf Download (506kB) | Preview

Abstract

Ditinjau dari aspek ekonomi, usaha burung walet ini merupakan suatu prospek usaha yang sangat menguntungkan dimana nilai jual sarangnya mencapai jutaan rupiah per kilogram. Karena keuntungan yang menggiurkan dan cara membudidayakan yang mudah itulah di kawasan Pondok makin banyak orang yang membudidayakan burung walet untuk diambil Sarangnya. USaha pembudidayaan burung walet ini dilakukan dengan sistem perjanjian bagi hasil antara pengelola dengan pengusaha burung walet. Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah Pertama : Bagaimanakah prosedur pembuatan perjanjian dan bentuk perjanjian antara pengusaha burung walet dengan pengelola rumah burung walet. Kedua : Bagaimanakah sistem bagi hasil dan hak-kewajiban serta tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sistem bagi hasil itu. Ketiga: Apa saja kendala yang timbul dalam perjanjian sistem bagi hasil tersebut serta bagaimana cara penyelesaiannya. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis. Data tersebut dikumpulkan melalui penelitian lapangan dengan alat pengumpul data yang digunakan adalah melalui wawancara dengan pengusaha burung walet (pihak yang mempunyai tempat dan modal), selain itu juga dilakukan dengan pihak pengelola (yang membudidayakan burung walet). Setelah data penulis bahas maka ditarik kesimpulan dari permasalahan yang penulis angkat. Perjanjian sistem bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak hanya berupa kesepakatan yang tidak dibuat dalam surat perjanjian bagi hasil yang bersifat tertulis. Surat perjanjian bagi hasil yang bersifat tertulis dianggap tidak perlu karena alasan kepercayaan diantara kedua belah pihak. Karena perjanjiannya tidak dalam bentuk tertulis maka dalam praktek sering timbul permasalahan tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak, terutama agak merugikan pihak pengelola karena kedudukannya yang lemah disini. Jika terjadi permasalahan biasanya para pengelola merundingkannya secara musyawarah.

Actions (login required)

View Item