PELAKSANAAN PEMBINAAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DI KOTA PADANG

INTAN, SARI WIDYA. N (2014) PELAKSANAAN PEMBINAAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DI KOTA PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview	Text COVER.pdf Download (16kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (101kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR%20ISI.pdf Download (329kB) | Preview
Preview	Text BAB%20I.pdf Download (355kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Koperasi jasa keuangan syariah merupakan lembaga yang baru dikukuhkan berdasarkan peraturan perkoperasian pada tahun 2004. Lembaga ini belum lama berkembang. Koperasi ini diminati oleh masyarakat karena peranannya yang memberikan banyak manfaat. Koperasi jasa keuangan syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang bebas akan riba. Koperasi ini bertujuan menyejahterakan anggota pada khusunya dan masyarakat pada umumnya. Peraturan perundangan telah mengamanatkan pelaksanaan pembinaan terhadap koperasi jasa keuangan syariah. Hal ini yang menjadi dasar pemikiran penelitian ini. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan koperasi jasa keuangan syariah di Kota Padang dan kendala apa saja yang dihadapi dalam hal pembinaaan koperasi jasa keuangan syariah di Kota Padang? Kedua pertanyaan ini merupakan masalah yang ingin diketahui dan dicari jawabannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu digunakan metode penelitian. Pendekatan masalah yang dipakai adalah yuridis sosiologis, sifat penelitian deskriptif, dan metode penarikan sampel cluster random sampling. Data sekunder berasal dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Data primer didapat dengan wawancara dan observasi. Kemudian data yang didapat diolah, dilakukan editing, serta dianalisis. Pembinaan koperasi jasa keuangan syariah dilakukan oleh pemerintah dan dewan pengawas syariah. Kedua pihak tersebut berpedoman kepada peraturan perkoperasian yang ada. Keseluruhan pembinaan yang telah dilakukan pemerintah belum dapat dilaksanakan secara optimal. Bahkan pemerintah belum dapat mengupayakan pemberian perlindungan kepada koperasi dengan menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi. Pemerintah belum juga menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Keseluruhan pembinaan yang dilakukan dewan pengawas syariah belum sempurna dan menyeluruh. Pengawasan dewan pengawas syariah belum dilaporkan kepada pemerintah, padahal ini suatu keharusan. Pelaksanaan pembinaan ini juga tidak selalu berjalan mulus. Adanya kendala dan hambatan merintangi pelaksanaan pembinaan ini. Kendala yang dihadapi pemerintah terjadi akibat faktor intern dan ekstern. Faktor intern ini terjadi akibat komposisi pegawai yang minim, banyaknya program lain, dan banyaknya hal lain yang menghambat kinerja pemerintah. Faktor ekstern menjadi batu penghalang bagi pembinaan, seperti badan hukum beberapa koperasi jasa keuangan syariah yang belum selesai pengurusannya, tidak dilaporkannya laporan triwulan dan lain sebagainya. Dewan pengawas syariah menghadapi berbagai kendala dalam pembinaan. Mayoritas koperasi jasa keuangan syariah di Kota Padang belum mempunyai dewan pengawas syariah. Kendala lainnya adalah akad syariah yang digunakan pada koperasi jasa keuangan syariah di Kota Padang masih sedikit. Akad yang digunakan juga seringkali melenceng dari ketentuan yang ada. Hal tersebut merintangi pembinaan yang dilakukan oleh dewan ini. Ini berakibat syariah murni belum dapat ditegakkan di dalam koperasi jasa keuangan syariah di Kota Padang

Actions (login required)

View Item