PELAKSANAAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN (DPLK) BUMIPUTERA CABANG PADANG

Harrahmawati, Fitria (2011) PELAKSANAAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN (DPLK) BUMIPUTERA CABANG PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

Text skripsi.pdf Download (89kB) | Preview

Abstract

Setiap orang membutuhkan penghasilan untuk menghidupi kehidupannya dan kebutuhan tersebut tidak berhenti meskipun mereka sudah tidak lagi produktif bekerja. Agar pemenuhan kebutuhan hidup tetap terjamin maka diperlukan suatu cara untuk menjaga kesinambungan penghasilan di hari tua. Salah satu caranya yaitu dengan mengikuti dana pensiun. Ada dua jenis dana pensiun yang dikenal yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Pada dasarnya setiap dana pensiun memiliki peraturan yang berbeda ketentuannya satu sama lain. Namun isi dari peraturan yang dibuat oleh tiap-tiap dana pensiun tersebut harus berpedoman atau mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun. Dalam hal ini, dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) Bumiputera memiliki peraturan tersendiri yang dibuat oleh pihak Bumiputera, yang isinya wajib diberitahukan kepada setiap peserta dalam rangka kepesertaannya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini antara lain apakah pelaksanaan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) Bumiputera cabang Padang sudah sesuai aturan yang berlaku dan apa saja kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) dan upaya penyelesaiannya pada Bumiputera cabang Padang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis empiris. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan studi dokumen dan wawancara dan pengolahan data dilakukan secara analisis kualitatif. Pelaksanaan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) Bumiputera yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor SK.7/DIR/2007 tentang Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera sudah sesuai dan mengacu menurut peraturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun beserta Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Pelaksanaan DPLK Bumiputera dimulai sejak terjadinya kesepakatan antara para pihak dan berakhir saat dilakukan pembayaran manfaat pensiun, meninggal dunia, melakukan pengalihan ke dana pensiun lain atau melakukan penarikan dan pensiun. Kendala yang ditemui belum begitu signifikan karena DPLK Bumiputera masih tergolong baru, terhitung sejak pertengahan tahun 2008. Namun dari data perolehan terdapat kendala berupa adanya resign claim dan death claim. Dalam pengurusan dan penyelesaiannya tidak dipersulit dan tidak ada sanksi administratif. Setiap perselisihan yang terjadi diselesaikan secara musyawarah, namun bila belum menemukan kesepakatan maka dapat ditempuh jalur pengadilan.

Actions (login required)

View Item