TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1997 TENTANG DOKUMEN PERUSAHAAN PADA PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA SUMATERA BAGIAN TENGAH

ELSI, FITRIANINGSIH (2011) TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1997 TENTANG DOKUMEN PERUSAHAAN PADA PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA SUMATERA BAGIAN TENGAH. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

Text SKRIPSI_ELSI_FITRIANINGSIH.pdf Download (150kB) | Preview

Abstract

Pengelolaan dokumen perusahaan merupakan salah satu unsur dari pengelolaan informasi perusahaan. Dokumen perusahaan sebagai data, catatan, rekaman aktifitas perusahaan, pengelolaannya diatur dalam UU No.8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, PP No. 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemusnahan Dokumen perusahaan, PP No. 88 Tahun 1999 tentang Pengalihan Dokumen Perusahaan ke Dalam Mikrofilm / Dokumen lainnya Dan Legalisasi. Dokumen perusahaan (corporate records/archives) diperlukan sebagai alat untuk menjamin kepastian hukum, salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan (baik top, middle, maupun low management), ingatan perusahaan (corporate memory), dan referensi sejarah perusahaan. Di Indonesia meskipun dari sisi peraturan sudah ada namun dari segi keilmuan maupun praktek belum mendapat perhatian serius. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mencoba mengangkat permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan kewajiban pengelolaan dokumen perusahaan pada PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Sumatera Bagian Tengah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 dan apakah kendala yang ditemui oleh pihak terkait sehubungan dengan kewajiban pengelolaan dokumen perusahaan serta bagaimana upaya penyelesaian dari permasalahan tersebut. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data dilakukan wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumen perusahaan yang dimiliki oleh PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Sumatera Bagian Tengah antara lain dokumen keuangan, yang terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan serta dokumen lainnya yang pengelolaannya dilakukan dengan sistem manajemen perusahaan oleh Bapak Edward (staff HRD), dalam pengalihan bentuk dokumen perusahaan tidak pernah melakukan kewajiban pembuatan berita acara, begitu pula dengan pemusnahan dokumen perusahaan juga tidak dibuatkan berita acara dan tidak pernah disaksikan oleh pejabat yang berwenang. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban pengelolaan dokumen perusahaan yaitu ketidakhadiran pimpinan perusahaan pada saat proses pemusnahan dokumen perusahaan dikarenakan kesibukan pekerjaan pimpinan, rendahnya kesadaran pimpinan perusahaan dalam pembuatan berita acara sebagai arsip dokumen perusahaan dan kurangnya sumber daya manusia di bidang administrasi dan hukum mengakibatkan pengelolaan dokumen perusahaan tidak maksimal.

Actions (login required)

View Item