PELAKSANAAN PERKAWINAN MELALUI WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG

ANDRIYANI, ANDRIYANI (2010) PELAKSANAAN PERKAWINAN MELALUI WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG. Other thesis, FAKULTAS EKONOMI.

Preview

Text (PELAKSANAAN PERKAWINAN MELALUI WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG) SKRIPSI.pdf Download (80kB) | Preview

Abstract

Nikah atau perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dan mulia, demi terwujudnya suatu rumah tangga yang teratur, harmonis, dan sejahtera, serta terpeliharanya keturunan. Untuk dapat melaksanakan perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan, salah satu syarat perkawinan yaitu adanya wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah wali nasab. Dalam kenyataannya di Indonesia sering kali ijab kabul dalam suatu perkawinan dilaksanakan oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah 1.Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan melalui wali hakim. 2.Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di KUA Kecamatan Lubuk Kilangan Padang. 3. Apakah kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di KUA Lubuk Kilangan Padang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, mengambil lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di KUA Kecamatan Lubuk Kilangan Padang adalah putus wali, wali mafqud atau wali ghoib, anak luar kawin, dan wali ’adhal atau enggan namun setelah dilakukan penelitian di KUA Lubuk Kilangan faktor yang ditemukan adalah faktor putus wali, wali ghoib dan wali adhal. Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di KUA Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah, pembacaan taklik talak, penyerahan mas kawin dan penyerahan akta nikah. Kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim yaitu masyarakat menginginkan pelaksanaan perkawinan dirumah masing-masing, kemudian jadwal pelaksanaan nikah tidak dapat ditepati secara disiplin, keterbatasan tenaga dalam melaksanakan pengawasan dan pencatatan nikah, adapun kendala lain yang timbul setelah dilangsungkan perkawinan ternyata wali nasabnya datang dan meminta kembali hak perwaliannya, dan wali yang menolak menikahkan anaknya dalam hal ini diselesaikan di KUA oleh pegawai pencatat nikah.

Actions (login required)

View Item