PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) OLEH PT. WASKITA KARYA DI KOTA PADANG

HENNY, ANGRAINI (2011) PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) OLEH PT. WASKITA KARYA DI KOTA PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Text (PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) OLEH PT. WASKITA KARYA DI KOTA PADANG) index.html Download (20kB)

Abstract

ABSTRAK Henny Angraini,07940205,Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa(Rusunawa) di Purus Padang, 87 halaman, Tahun 2011 Pembangunan rusunawa ini adalah pembangunan permukiman yang belum banyak diketahui oleh masyarakat di Padang. Pembangunan rusunawa ini terdapat unsur benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama yang mana masyarakat sekitar belum tahu secara meluas unsur tersebut. Serta bentuk perjajian pemborongan antara pihak pimpinan dengan pelaksana pemborong.Berdasarkan hal di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penilitian dan membahas masalah pembangunan rusunawa mengenai bagaimana pelaksanaan pembangunan rusunawa dan apa saja kendala yang menjadi hambatan dalam pembangunan. Penulis ingin melakukan penelitian yang diterapkan di Padang ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemborongan pembangunan yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya dan ingin mengetahui kendala-kendala yang ditemukan dalam pembangunan rusunawa tersebut dan bagaimana penyelesaiannya. Manfaat dari penelitian ini adalah manfaat teoritis yaitu untuk menambah wawasan bagi penulis dan manfaat praktis yaitu untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat umum, serta dapat dijadikan referensi yang dapat berguna bagi kalangan akademis. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yaitu yuridis sosiologis (empiris) yang bertujuan untuk membahas peraturan dan teori yang relevan dan menghubungkan dengan kenyataan dalam lapangan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan. Jenis sumber data yaitu data Primer berupa data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian dan data sekunder yang berupa data yang di peroleh dari bahan kepustakaan. Data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Satuan Kerja Pelaksanaan Pengembangan Permukiman Dirjen Cipta Karya Depertemen Pekerjaan Umum selaku pimpinan membuat program rusunawa di kota Padang yang disetujui oleh Walikota Padang, dan kemudian Walikota Padang memberikan kewenangan pada Pemko Padang Untuk melakukan pembebasan lahan di wilayah tersebut. Sebelum pembangunan dimulai Dirjen Cipta karya melakukan pelelangan dan dimenangkan oleh PT. Waskita Karya. Setelah terpilih, Dirjen Cipta Karya membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang menyatakan bahwa pihak pelaksanaan pembangunan rusunawa Purus Padang dilaksanakan oleh PT.Waskita Karya. Perjanjian ini dibuat secara tertulis dan berguna bagi kepentingan pembuktian. Tujuh hari setelah itu dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Kemudian pelaksana dan pemborong membuat perjanjian pemborongan dalam bentuk perjanjian standar karena perjanjian pemborongan tergolong mengandung resiko yang menyangkut keselamatan umum. Selama pembangunan berlangsung selaku direksi/pengawas yaitu PT. Sat Windu, pelaksanaan pembangunan wajib mengontrol jalannya proses pembangunan dan memeriksa selalu laporan-laporan. Jika pelaksana pembangunan telah selesai maka Pekerajaan Umum akan melakukan pengelolaan. Kemudian yang menjadi Kendala dalam pembangunan rusunawa yaitu dikarenakan pembebasan lahan. Cara penyelesaiannya melakukan addendum kepada pimpinan pelaksanaan pembangunan rusunawa, setelah disetujui dan memberikan perpanjangan waktu dalam pembangunan rusunawa. Dan yang menjadi terhentinya pelaksanaan pembangunan rusunawa yaitu terjadinya gempa bumi 7,6 SR. Namun demikian pimpinan pelaksanaan menghentikan sementara pembangunan selama kondisi masih stabil. Dan sekarang pembangunan telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan pendataan bagi warga yang ingin menyewa dan bertempat tinggal di rusunawa tersebut.

Actions (login required)

View Item