PELAKSANAAN DEPORTASI DALAM PENANGANAN WNA BERSATUS STATE LESS DI WILAYAH HUKUM SUMATERA BARAT

Mardenis, Mardenis and Hendra Soni, Najmi PELAKSANAAN DEPORTASI DALAM PENANGANAN WNA BERSATUS STATE LESS DI WILAYAH HUKUM SUMATERA BARAT. Working Paper. Fakultas Hukum. (Unpublished)

Text (PELAKSANAAN DEPORTASI DALAM PENANGANAN WNA BERSATUS STATE LESS DI WILAYAH HUKUM SUMATERA BARAT) absk_hukum_03.doc Download (30kB)

Abstract

Penelitian ini mencoba melihat bagaimana pelaksanaan deportasi dalam penangganan warga negara asing (WNA) berstatus state less di wilayah hokum Sumatera Barat, terutama sehubungan dengan semakin meningkatkatnya mobilitas WNA ke daerah ini. Sebagaimana diketahui, bahwa di dalam di wilayah suatu negara selain penduduk warga setempat (lokal), terdapat pula orang-orang asing yang bukan warga negara dimana mereka berada. Namun demikian kehadiran orang-orang asing tersebut disamping dapat membawa hal-hal yang sangat menguntungkan bagi hubungan baik antar masyarakat internasional, dapat juga menimbulkan ha-hal yang merugikan bagi kepentingan negara dimana mereka berada. Jika terjadi yang demikian maka negara tempatan, dapat melakukan suatu tindakan hokum yakni berupa deportasi/ pengusiran. Dalam penelitian ini dibahas antara lain : Kapankah suatu tindakan deportasi dapat dilakukan menurut hokum nasional dan internasional, apakah maksud dan tujuan kehadiran WNA tersebut dalam suatu negara serta bagaimanakah pelaksanaan deportasi yang dilakukan pada WNA yang bersatus state less dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa tindakan deportasi terhadap WNA dilakukan jika kehadiran WNA tersebut tidak dikehendaki oleh negara penerima (tempatan). Deportasi pada prinsipnya bukanlah tindakan penghukuman, melainkan merupakan suatu tindakan administrasi. Tindakan deportasi yang berstatus state less, akan membutuhkan waktu yang agak lama. Wewenang untuk melakukan tindakan deportasibagi WNA state less ini dilkukan berdasarkan supermasi territorial, dimana suatu negara mempunyai kedaulatan tertinggi atas orang dan benda yang berada di dalam wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu, tindakan deportasi pada dasrnya merupakan tindakan sepihak yang harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak azasi manusia dan melalui prosedur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item