PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DALAM HAL TERJADI PERUBAHAN STATUS HAK ATAS TANAH YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN ((Studi di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk)

NADYA, DELVIRINA (2011) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DALAM HAL TERJADI PERUBAHAN STATUS HAK ATAS TANAH YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN ((Studi di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

Text PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_KREDITOR.pdf Download (197kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Kredit yang diberikan oleh Bank adalah merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat, sehingga salah satu bentuk kehati-hatian bank dalam pemberian kredit adalah pengikatan jaminan kebendaan seperti tanah yang diikat Hak Tanggungan sesuai UUHT, sehingga Bank mempunyai hak eksekutorial dan hak preferen dari kreditur-kreditur lainnya. Berkaitan dengan tanah yang berstatus lebih rendah tingkatnya daripada hak milik, diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap pihak bank agar Hak Tanggungan yang melekat pada tanah tersebut tetap dapat diselamatkan, karena dengan berakhirnya jangka waktu hak atas tanah tersebut akan menyebabkan hak atas tanahnya hapus dan dengan demikian Hak Tanggungan yang membebaninya juga ikut hapus, sedangkan hutangnya tetap ada namun tidak lagi dijamin dengan jaminan khusus melainkan dengan jaminan umum Pasal 1131 KUHPerdata. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam peneltian ini adalah Bagaimana pelaksanaan perubahan status hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor dalam hal terjadi perubahan status hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan tersebut. Untuk memperoleh data penelitian yang akurat, digunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yang bersifat deskriptif. Dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan kemudian dianalisa dengan mempergunakan analisa kualitatif dan disampaikan dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perubahan status hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan dalam prosesnya terkesan lebih rumit dibandingkan perubahan yang dilakukan sebelum dibebani hak tanggungan. Terlihat jelas dari adanya proses pelepasan hak dan kemudian diikuti dengan penetapan pemberian hak atas tanah yang baru. perlindungan hukum terhadap kreditor dalam hal terjadi perubahan status hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan adalah dengan cara pembuatan SKMHT dan APHT dengan persyaratan disertai dengan persetujuan tertulis dari pemegang hak tanggungan. Dalam menerima jaminan yang berstatus Hak Guna Bangunan, bank perlu berhati-hati, terutama yang jangka waktunya akan berakhir. Oleh karena itu bank hendaknya selalu memonitor agar permohonan perpanjangan haknya dilakukan paling tidak dua tahun sebelum hak tersebut berakhir, agar pengikatan kredit yang dilakukan tetap tercover dengan jaminan yang telah diberikan debitor.

Actions (login required)

View Item