PENGELOLAAN BELANJA MODAL PADA KANTOR GUBERNUR JAMBI SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada Kantor Gubernur Provinsi Jambi )

Marlina, Fina (2010) PENGELOLAAN BELANJA MODAL PADA KANTOR GUBERNUR JAMBI SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada Kantor Gubernur Provinsi Jambi ). Other thesis, FAKULTAS EKONOMI.

Preview

Text (PENGELOLAAN BELANJA MODAL PADA KANTOR GUBERNUR JAMBI SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada Kantor Gubernur Provinsi Jambi )) IMG.pdf Download (338kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi khususnya belanja modal apakah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui proses wawancara dan tanya jawab dimana yang menjadi sumber respondennya adalah Kepala dan Staf Bagian Keuangan, Kepala dan Staf Bagian Akuntansi dan Pelaporan. Data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif dan kualitatif dimana penulis langsung melakukan observasi lapangan guna mendapatkan data tersebut. Pada perlakuannya Belanja Modal Tanah, Peralatan dan mesin telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 karena biaya-biaya yang mengikuti atau yang dikeluarkan pada saat perolehan asset tersebut telah menjadi penambah perolehan nilai asset, ini dapat terlihat dari tidak adanya pemisahan pencatatan dan penjurnalan, sedangkan Belanja Modal Bangunan dan Gedung serta Belanja Modal Jalan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 karena biaya-biaya yang dikeluarkan selama perolehan tidak menjadi penarnbah nilai asset dan ini terlihat dari adanya pemisahan pencatatan dan penjurnalan, karena diawal penganggarannya biaya yang mengikuti perolehan asset berupa biaya perencanffrn dan pengawasan telah dimasukkan kedalam belanja Barang dan Jasa bukan merupakan bagian dari belanja modal, sehingga dapat disimpulkan bahwa masih terdapat penyimpangan dan kesalahan dalam pengelolaan Belanja Modal Bangunan dan Gedung serta Belanja Modal Jalan yang sangat mempengaruhi

Actions (login required)

View Item