Pemisahan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dengan Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi

Mulyati, Nani (2018) Pemisahan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dengan Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi. In: Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer. Genta Publishing, Yogyakarta, Indonesia, pp. 552-572. ISBN 9786021500934

Preview

Text Proceeding call for paper MAHUPIKI padang.pdf - Published Version Download (72MB) | Preview

Abstract

Semakin kompleks dan majunya kehidupan sosial dan ekonomi maka akan semakin besar juga peran korporasi di dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan perannya, korporasi dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Meskipun secara umum saat ini hukum pidana di Indonesia belum menerima pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi pertanggungjawaban pidana korporasi sudah dimungkinkan pada beberapa UU khusus. Penerimaan korporasi sebagai subjek hukum pidana juga sudah diakomodasi di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sehingga apabila RKUHP ini disahkan nantinya maka korporasi akan menjadi subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan di samping manusia terhadap semua bentuk tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP. Ketika terjadi suatu tindak pidana di dalam korporasi maka akan terdapat dualisme pertanggungjawaban pidana, yaitu pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidana individu pengurus korporasi. Hal ini memang sangat dimungkinkan karena pada suatu tindak pidana korporasi tidak dapat dipungkuri bahwa ada individu tertentu di dalam korporasi yang menyebabkan atau setidak-tidaknya memicu terjadinya tindak pidana tersebut. Namun kedua subjek hukum ini adalah berbeda, kesalahan salah satu subjek hukum tidak dapat direduksi menjadi kesalahan subjek hukum yang lainnya. Hal ini disebabkan karena hukum pidana menganut prinsip “personal liability” dalam mempertanggungjawaban suatu subjek. Pada beberapa kasus hukum di Indonesia, hakim seperti memperlakukan kedua subjek hukum ini dapat dipertukarkan (interchangeable) dalam hal penuntutatan dan penjatuhan sanksi. Paper ini akan melakukan analisis mengenai pemisahan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dalam hal terjadi suatu tindak pidana di dalam korporasi

Actions (login required)

View Item