Tesis oleh ALFA 
BP : 04206036
Pembibmbing : prof.  dr. Elfindri SE, MA
1. Latar Belakang
Investasi pendidikan diyakini sebagai salah satu proses pembentukan mutu modal manusia dan proses tersebut dapat diyakini sebagai tindakan yang relevan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Elfindri, 2001:22). Oleh karena itu memberi perhatian kepada pendidikan sudah merupakan keharusan kalau kita ingin mengandalkan kualitas sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan pembangunan pada masa yang akan datang (Widodo, 2000:130). Keyakinan tersebut terbukti secara empiris bahwa pengembalian individu dan sosial dari pendidikan bahkan melebihi tingkat pengembalian yang berasal dari investasi dalam bentuk lainnya (Elfindri, 2001:57).
Pendidikan merupakan landasan untuk mengembangkan diri dan kemampuan memanfaatkan segala sarana yang tersedia. Semakin tinggi tingkat pendidikan  semakin tinggi pula produktivitas kerja (Simanjuntak, 1985:130-131).
Tingkat pendidikan yang dienyam oleh seseorang walaupun banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor non pasar (non ekonomi), namun secara umum dapat dipandang sebagai hasil yang ditentukan oleh perpaduan antara kekuatan permintaan dan penawaran. Akan tetapi karena hampir keseluruhan jasa dan fasilitas dibidang pendidikan  di berbagai negara berkembang disediakan oleh pemerintah, maka faktor penentu disisi permintaan terhadap pendidikan menjadi jauh lebih penting daripada faktor-faktor penentu disisi penawarannya (Todaro, 1994:466).
Menurut Todaro (1994:466-467) dari sisi permintaan ada dua hal yang paling berpengaruh terhadap jumlah pendidikan yang diinginkan yakni ; 1) harapan bagi seorang siswa yang lebih terdidik untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik pada sektor modern di masa yang akan datang (merupakan manfaat pendidikan individual bagi siswa dan atau keluarganya), 2) biaya-biaya sekolah baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang harus dikeluarkan atau ditanggung oleh siswa dan atau keluarganya.
Jadi sebenarnya permintaaan terhadap pendidikan merupakan suatu permintaan tidak langsung atau permintaan turunan (derived demand), dan dibalik permintaan akan pendidikan terdapat permintaan yang lebih mendasar yakni permintaan terhadap kesempatan memperoleh pekerjaan berpenghasilan tinggi di sektor modern.
Studi Psacharopoulus (1972) mengenai pembiayaan pendidikan memaparkan hal yang amat mengagetkan dimana di negara sedang berkembang rata-rata biaya seorang mahasiswa setara dengan 87,9 kali biaya seorang siswa sekolah dasar (SD). Kenyataan ini berbeda dengan di negara maju, seperti di Amerika Serikat, Inggris dan Selandia Baru yang perbandingannya hanya mencapai 17,6. Sayang,  tingginya biaya pendidikan di negara sedang berkembang tidak diikuti secara proporsional dengan pendapatan yang diperoleh dari seorang lulusan perguruan tinggi, dimana jumlah penghasilan rata-rata dari para lulusan perguruan tinggi tersebut hanya 6,4 kali dari penghasilan rata-rata para lulusan SD (Todaro, 1994:461-462).
Kondisi di Indonesia pada tahun 2003 tidak sekontras itu. Dari data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat  Statistik (BPS) tahun 2003 ditemukan seorang pekerja lulusan perguruan tinggi memiliki pendapatan tiga kali lipat dibanding lulusan SD, sementara biaya bagi seorang mahasiswa mencapai 11 kali dibanding biaya yang dikeluarkan seorang siswa SD (Wicaksono, 2004).
Teori modal manusia, menyatakan bahwa lamanya masa pendidikan berkorelasi positif dengan pendapatan. Individu yang memilki pendidikan yang relatif lama memiliki pendapatan yang lebih tinggi bilamana dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki pendidikan formal (Blaug, 1974:26).
Elfindri  (2001:46-47) menyatakan pendidikan erat kaitannya dengan analisis pasar kerja. Terjadi segmentasi upah yang berkaitan dengan karakteristik pendidikan para pekerja sehingga pendidikan yang tinggi akan memberikan pendapatan yang tinggi juga. Berarti semakin tinggi tingkat pendidikan akan semakin tinggi tingkat penghasilan para pekerja. Elfindri  (2001:47) juga menyatakan bahwa pendidikan yang tinggi secara tidak langsung akan membawa konsekwensi terhadap pilihan-pilihan individu dalam mendapatkan pekerjaan, sehingga lapangan pekerjaan untuk mendapatkan pendapatan tinggi cendrung akan diambil oleh tenaga berpendidikan.
Di Indonesia, jumlah siswa yang perlu mendapatkan pelayanan pendidikan, baik formal maupun non formal telah mencapai kurang lebih 35 juta orang, 4 juta lebih tinggi dibandingkan awal tahun 1990-an. Dari jumlah tersebut sebanyak 8,2 juta orang adalah mereka yang memasuki jenjang pendidikan SLTP dan SLTA. Kalau sekitar periode tahun 1990-an jumlah permintaan terhadap bangku sekolah menengah atas sekitar 1,6 juta orang, maka dalam waktu sepuluh tahun (tahun 2000), permintaan tersebut meningkat menjadi 2,6 juta orang atau bertambah sebanyak 1 juta orang. Sementara untuk jenjang pendidikan SLTP, jumlah bangku sekolah yang dibutuhkan pada tahun 2000 meningkat menjadi sebesar 6,0 juta orang dari hanya sebesar 3,7 juta orang  pada tahun 1990. Hal di atas memberikan indikasi bahwa pada periode tahun 1990 – 2000, permintaan pendidikan relatif lebih banyak terjadi pada jenjang pendidikan menengah pertama ( Elfindri dan Bachtiar, 2004:65-66).
Periode sepuluh tahun mendatang merupakan saatnya dimana jumlah permintaan terhadap jenjang pendidikan menengah atas akan meningkat secara tajam. Elfindri dan Bachtiar (2004:66) menyatakan, kondisi ini disebabkan oleh dua kenyataan. Pertama adalah karena pergeseran usia penduduk, dimana mereka yang lahir pada tahun 1980-an dan 1990-an, pada masa ini sudah mulai memasuki jenjang pendidikan menengah pertama (SLTP) dan jenjang pendidikan menengah atas (SMA). Kedua dari sisi pemerataan pendidikan, dimana target tingkat daftaran murid untuk usia 16 – 18 tahun yang ingin dicapai adalah 80 %, sementara jumlah daftaran murid usia 16 – 18 tahun untuk tahun 2000 baru mencapai 36 – 42 %. Dengan demikian setidaknya tambahan permintaan terhadap penyediaan fasilitas pendidikan yang potensial  adalah sekitar 30 – 40 % lagi.
Pada tahun 1995, jumlah penduduk yang berusia 19 – 24 tahun yang terdaftar di Perguruan Tinggi baru mencapai 10 % dan angka ini masih jauh dari yang telah dicapai oleh negara-negara maju sebesar 25 % (Elfindri, 2001:79).  Diperkirakan angka partisipasi kasar (APK) ini akan naik menjadi 15 % pada tahun 2005 (Soehendro, 1996  dalam Elfindri, 2001:79).
Dalam perspektif pemenuhan pemerataan pendidikan, target jumlah anggota masyarakat usia SLTA yang dapat mengecap pendidikan adalah sebesar 80%. Sementara di Sumbar, persentase daftaran murid usia 16 – 18 tahun baru mencapai sekitar 40 % (BPS, 2000). Hal ini mengindikasikan perlunya program perluasan sarana pendidikan yang mampu menampung tamatan pendidikan setingkat SLTP, agar pemerataan pendidikan jenjang menengah dapat dipenuhi (Elfindri dan Bachtiar, 2004:66).
Investasi dibidang pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Keterbatasan dana mengharuskan adanya penetapan prioritas dari berbagai pilihan investasi. Penetapan prioritas  dari pilihan-pilihan kegiatan investasi dibidang pendidikan yang sesuai, dalam jangka panjang akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi (Widyawati, 1994). Nilai balik (rate of return) sering digunakan dalam menentukan prioritas investasi dibidang pendidikan karena memperhitungkan tingkat efisiensi kegiatan investasi tersebut. Dengan diketahuinya pengembalian pendidikan ini diharapkan dapat membantu menggerakkan program perluasan pemerataan pendidikan secara lebih tepat dan efisien.
Permasalahannya adalah kita belum mengetahui secara pasti pada jenis dan jenjang pendidikan mana tingkat pengembalian individu memberikan hasil yang terbaik. 
Untuk mengetahui secara persis besarnya pengembalian individu ini maka diperlukan bukti-bukti empiris yang memperlihatkan perbandingan antara tingkat pengembalian yang diperoleh oleh pekerja dengan jenis dan jenjang pendidikan yang berbeda baik berdasarkan tempat tinggal, jenis kelamin maupun kelompok umur. Untuk itu penulis melakukan penelitian ini dengan judul “ Taksiran Pengembalian Individu Menurut Jenis dan Jenjang Pendidikan : Implikasi Perluasan Pemerataan Pendidikan di Sumatera Barat “.

2.	Perumusan Masalah
a.	Pada jenis pendidikan manakah tingkat pengembalian individu memberikan hasil yang terbaik (tertinggi) di Sumbar.
b.	Pada jenjang pendidikan manakah tingkat pengembalian individu memberikan hasil yang terbaik (tertinggi) di Sumbar
c.	Bagaimana implikasi kebijakan yang dapat dilakukan guna perluasan pemerataan pendidikan di Sumbar.

3. Tujuan Penelitian
a.	Menemukan jenis dan jenjang pendidikan yang memberikan tingkat pengembalian individu yang terbaik ( tertinggi ) di Sumbar.
b.	Merumuskan implikasi kebijakan untuk perluasan pemerataan pendidikan di Sumbar.

4.  Manfaat Penelitian
a.	Memberikan informasi tentang jenis dan jenjang pendidikan yang memberikan tingkat pengembalian individu yang terbaik (tertinggi)
b.	Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia khususnya Sumbar dalam merumuskan kebijakan tentang pendidikan
c.	Sebagai bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut di bidang pendidikan.

5.	Penelitian Empiris Terdahulu
Penelitian mengenai tingkat pengembalian pendidikan ini telah dilakukan pakar ekonomi pendidikan baik di Indonesia maupun Internasional, diantaranya yang dilakukan oleh Psacharopoulus (1973), Aris Ananta (1988), Behrman dan Deolalikar (1991), Boediono dan kawan-kawan (1992), Abbas Ghozali (1991) dan Elfindri (2002).
Psacharopoulus tahun 1973 menghitung tingkat pengembalian pendidikan berdasarkan data-data yang tersedia untuk 22 negara yang sedang berkembang, yang dibedakan berdasarkan beberapa karakteristik tingkat pendidikan, tingkat pembangunan dan jenis pendidikan yang ditamatkan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengembalian individu pada jenjang pendidikan dasar relatif tinggi (29 %) dibandingkan tingkat pendidikan menengah (19 %) dan tingkat pendidikan tinggi (24 %). Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat pengembalian pendidikan formal semakin tahun justru semakin menurun yaitu dari 20 % pada tahun 1963 menjadi 17 % pada tahun 1971 dan turun jadi 
15 % pada tahun 1974.
	Aris Ananta (1988) melakukan penelitian dengan menggunakan data Susenas tahun 1982 dengan daerah penelitian Jawa Timur. Ananta menggunakan regresi linear dengan model sebagai berikut :
Y = bo + b1 pddk1 + b2 pddk2 + b3 pddk3 + b4 pddk4
	Dimana :
Y         = penghasilan dipekerjaan utama 
Pddk1 = 1 bila tidak pernah sekolah 
= 0 bila lainnya 
Pddk2  = 1 bila tamat SD
= 0 bila lainnya
Pddk3  = 1 bila tamat SLTP
= 0 bila lainnya
Pddk4  = 1 bila tamat SLTA keatas
= 0 bila lainnya
Hasil regresi dengan menggunakan model tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara pendidikan dan penghasilan, dimana pendidikan yang lebih rendah mempunyai rata-rata penghasilan yang lebih rendah. Setiap koefisien regresi memperlihatkan nilai yang signifikan dan negatif karena variabel pengontrolnya adalah tingkat pendidikan yang tinggi (SLTA keatas).
Behrman dan Deolalikar (1991) yang melakukan penelitian di Indonesia menghitung tingkat pengembalian individu berdasarkan formulasi semi log dari fungsi pendapatan individu dan diamati berdasarkan perbedaan jenis kelamin dan menggunakan data Susenas 1986. Berbeda dengan hasil penelitian dari Psacharopoulus, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula tingkat pengembalian individunya. Tingkat pengembalian wanita  lebih besar dibandingkan dengan tingkat pengembalian pria kecuali untuk tingkat pendidikan SD. Tingkat pengembalian pada jenis pendidikan kejuruan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengembalian individu jenjang pendidikan umum, baik pria maupun wanita, baik untuk tingkat SLTP maupun untuk tingkat SLTA. Akan tetapi perbandingan antara jenis kelamin sesama tamat kejuruan memperlihatkan pengembalian wanita lebih tinggi dari pengembalian pria. Dan juga tidak terdapat perbedaan tingkat pengembalian individu wanita setelah jenjang pendidikan SLTA, namun terdapat perbedaan yang tajam pada jenis kelamin lelaki.
Data yang sama juga diolah oleh Deolalikar dengan mengontrol analisis dengan usia responden, yang mana dari penelitian ini disamping menghasilkan kesimpulan yang sama dengan hasil penelitian sebelumnya, menambahkan bahwa usia berhubungan positif dengan tingkat pengembalian individu yakni semakin tua usia pekerja akan menerima pengembalian yang  semakin tinggi.
Pada tahun 1992, Boediono dan kawan-kawan melakukan penelitian mengenai tingkat pengembalian pendidikan pada 3 propinsi yaitu Jawa Timur, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur, yang mana tingkat pengembalian ini dipisahkan menurut jenis pendidikan (umum, komersial dan teknik). Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan yakni 1) tingkat pengembalian individu dan sosial lebih besar diperoleh pada pendidikan menengah jurusan teknik sekolah pemerintah ( bertolak belakang dengan hasil penelitian Psacharopoulus tahun 1973 ), 2) tingkat pengembalian sosial lebih tinggi dibandingkan tingkat pengembalian individu kecuali untuk propinsi Sumbar, 3) tingkat  pengembalian individu siswa pendidikan sekolah swasta lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah pemerintah (kecuali pada jurusan teknik), 4 ) tingkat pengembalian individu dan sosial terendah diterima pada jenjang pendidikan menengah komersial. 
Abbas Ghozali (1991) melakukan analisis biaya – manfaat dari pendidikan SMU dan SMK (SMK Ekonomi, SMK Teknik dan SMK Kesejahteraan Keluarga) pada 3 propinsi yaitu Jatim, Sumbar dan  NTT dengan menggunakan alat  Cost – Benefit Analysis yang meliputi Cost Benefit Ratio, Net Present Value dan Internal Rate of Return. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengembalian individu dari SMK Teknik adalah paling tinggi (17,94 %), diikuti dengan SMU sebesar (15,13 %) dan yang terendah SMK Ekonomi (10,97 % ), sementara untuk SMK Kes Kel data tidak tersedia.
Elfindri (2002) melakukan penelitian terhadap tingkat pengembalian individu antar jenis pendidikan (umum dan kejuruan) yang dikontrrol menurut jenis kelamin dan tempat tinggal dengan menggunakan data Susenas tahun 2001 untuk Sumbar. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan yakni 1) tingkat pengembalian investasi individu dari pendidikan SMK lebih besar daripada pendidikan SMU, 2) tingkat pengembalian perempuan lebih besar daripada laki-laki, 3) tingkat pengembalian di pedesaan lebih tinggi daripada di perkotaan.
Berdasarkan penelitian yang telah pernah dilakukan tersebut terlihat bahwa ada perbedaan dari hasil penelitian terdahulu antara penelitian di Indonesia dan di luar negeri. Sementara penelitian yang pernah dilakukan di Sumbar juga belum memasukkan pendidikan tinggi untuk melihat tingkat pengembalian individunya.
 
6.  Hipotesis.
a.	Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan semakin tinggi tingkat pengembalian individu yang diterima
b.	Tingkat pengembalian individu dari jenis pendidikan SMK lebih besar      daripada jenis pendidikan SMU.

7. Metodologi Penelitian.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Tape Susenas tahun 2003 dari BPS. Jumlah sample dalam penelitian ini sebanyak 3.072 orang terdiri dari penduduk yang bertempat tinggal di Sumatera Barat yang berusia 15 tahun ke atas yang sekarang sudah tidak sekolah dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dan telah menamatkan jenjang pendidikan SD, SLTP, SMU, SMK, DIII/Akademi atau DIV/S1.
Dalam penelitian ini analisis di lakukan secara deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran upah pekerja di  Sumatera Barat melalui variabel yang dianalisis. Sedangkan analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis secara statistic. Pada analisis ini akan diuji pengaruh variabel bebas (jenis dan jenjang pendidikan) terhadap variabel tak bebas (upah). Variabel bebas yang terdapat pada penelitian ini adalah bersifat dummy.
 Pendidikan merupakan satu faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan upah. Umumnya semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi pula upah. 
Upah	= f (pendidikan, pengalaman, jenis kelamin, dll)
Ln Yi	= f ( Si, Xi, Zi)  ; i = 1,2,3, …, n   ……………(1.1)
dimana :
Yi	= Upah
Si	= Pendidikan
Xi	= Pengalaman
Zi	= Faktor-faktor lain yang mempengaruhi upah, seperti jenis kelamin, umur, ras, daerah tempat tinggal, dsb.
Persamaan (1.1) biasanya disebut : Fungsi Penghasilan (Nachrowi, 2002).
Bentuk dasar dari fungsi penghasilan :
Ln Ys	= Ln Yo + rS + u
Menurut Nachrowi (2002), Jacob Mincer (1963) mengeneralisasi fungsi penghasilan ini dengan memperhitungkan on the job training. Generalisasi dari fungsi penghasilan ini adalah sebagai berikut : 
	Ln Yi   =  Ln Yo +    α1 Si +   α2 ki Xi + μi
Dimana :
Yi        = Upah
1	= Rate of return dari pendidikan formal
2	= Rate of return dari training
Si         = Pendidikan
ki	= proporsi waktu yang dipakai oleh pekerja ke i untuk training
Xi	= Pengalaman kerja pekerja ke i (dalam tahun)
	= Usia – Si – 6
ui          = random error.
Kemudian  Elfindri (2002) menggunakan model tersebut untuk melihat tingkat pengembalian individu  pekerja dengan jenis pendidikan SMU dan SMK dengan memodifikasi model menjadi  :
Log Yit	= a + b i Ed it + ℓ i t

Dimana :
Log Y i t	= log penghasilan pekerja
Ed		= 1 jika tamatan SMA
		= 0 jika lainnya
bi 		= tingkat pengembalian individu dari pendidikan.
eit                    = random error.
Model regresi semi log yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi dari model yang telah digunakan oleh Elfindri (2002) dan dimodifikasi menjadi  sebagai berikut :
Log Y it= bo + b1 Ed1 it + b2 Ed2 it + b3 Ed3 it + b4 Ed4 it + b5 Ed5 it + ℓ i t
Dimana :
Log Y it	= log upah seorang pekerja (i) pada waktu tertentu (t)
Ed	= Ijazah / STTB tertinggi yang dimiliki pekerja
Ed1	= 1 jika tamat SLTP
	= 0 jika lainnya
Ed2	= 1 jika tamat SMU
	= 0 jika lainnya
Ed3	= 1 jika tamat SMK
	= 0 jika lainnya
Ed4	= 1 jika tamat D III / Akademi
	= 0 jika lainnya
Ed5	= 1 jika tamat D IV / S1
	= 0 jika lainnya
bo	=	konstanta yaitu besarnya tingkat pengembalian individu dengan jenjang pendidikan tamat SD
b1	=	Koefesien yang menunjukkan besarnya tingkat pengembalian individu dengan jenjang pendidikan tamat SLTP
b2	=	Koefesien yang menunjukkan besarnya tingkat pengembalian individu dengan jenjang pendidikan tamat SMU
b3	=	Koefesien yang menunjukkan besarnya tingkat pengembalian individu dengan jenjang pendidikan tamat SMK
b4	=	Koefesien yang menunjukkan besarnya tingkat pengembalian individu dengan jenjang pendidikan tamat DIII / Akademi
b5	=	Koefesien yang menunjukkan besarnya tingkat pengembalian individu dengan jenjang pendidikan tamat D IV / S1
ℓ i t	=	Kesalahan (juga merupakan variabel random yang menyatakan variabel-variabel yang mempengaruhi upah seseorang, tetapi tidak terwakili secara eksplisit di dalam modal).
Y	= Upah adalah upah / gaji bersih sebulan yang biasanya diterima buruh/karyawan/pegawai baik berupa uang ataupun barang yang dibayarkan oleh perusahaan/kantor / majikan setelah dikurangi dengan potongan-potongan, iuran wajib, pajak penghasilan, dan sebagainya.
Ed	=	Jenis dan jenjang pendidikan, dilihat dari ijazah STTB tertinggi yang dimiliki oleh pekerja.
Tempat tinggal adalah tempat tinggal seorang pekerja apakah diperkotaan atau di      perdesaan.
Jenis kelamin adalah jenis kelamin seorang pekerja apakah pria atau wanita.
Umur adalah usia seorang pekerja, yang mana umur ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu :
-	Kelompok umur 15 – 18 tahun
-	Kelompok Umur 19 – 24 tahun
-	Kelompok Umur > 24 Tahun
 
8. Hasil Penelitian dan Pembahasan.
	Sebelum melakukan analisis regresi untuk mengetahui tingkat pengembalian individu menurut jenis dan jenjang pendidikan di Sumatera Barat, terlebih dahulu dilakukan analisis deskriptif untuk melihat gambaran upah (penghasilan) pekerja dari jenis dan jenjang pendidikan yang berbeda. 
Berdasarkan analisis deskriftif yang telah dilakukan terhadap upah yang diterima pekerja menurut jenis dan jenjang pendidikan yang ditamatkan di Sumatera Barat yang dibedakan berdasarkan tempat tinggal, jenis kelamin dan kelompok umur dapat disimpulkan bahwa secara umum terjadi peningkatan upah yang diterima oleh seorang pekerja sesuai dengan peningkatan jenjang pendidikan yang mereka tamatkan. Artinya semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh seorang pekerja maka upah yang akan mereka terima juga akan semakin tinggi baik untuk pekerja di perdesaan maupun di perkotaan baik untuk pekerja pria maupun untuk pekerja wanita kecuali untuk pekerja dengan jenjang pendidikan tamat SLTP. Pekerja dengan jenjang pendidikan tamat SLTP menerima upah yang hampir sama dengan pekerja dengan jenjang pendidikan tamat SD bahkan untuk pekerja di perdesaan mereka menerima upah yang lebih kecil daripada pekerja tamatan SD. Sementara upah yang diterima oleh pekerja di perkotaan lebih besar daripada upah yang diterima pekerja di perdesaan. Dan upah yang diterima pekerja pria lebih besar daripada upah yang diterima oleh pekerja wanita. Faktor umur (pengalaman ) berpengaruh terhadap upah yang akan diterima oleh seorang pekerja dimana semakin bertambah umur seorang pekerja akan semakin tinggi upah yang akan mereka terima sampai menuju puncak karir dan selanjutnya akan menurun lagi seiring dengan pertambahan umur.
Untuk mencari koefisien tingkat pengembalian individu menurut jenis dan jenjang pendidikan di Sumbar, digunakan model Mincer yang telah dimodifikasi yaitu :
Log Yit : bo+b1 Ed1it+b2Ed2it+b3Ed3it+b4Ed4it+b5Ed5it+eit
Jenis dan jenjang pendidikan (Ed) dibagi menjadi 6 (enam) kategori yaitu tamat SD (variabel pengontrol atau kategori dasar), (Ed 1 = tamat SLTP, Ed 2 = tamat SMU, Ed 3 = tamat SMK, Ed 4 = tamat DIII/Akademi, dan Ed 5 = tamat D IV/S1. Kemudian untuk memuaskan hasil perhitungan, maka sampel diseleksi dan ditaksir dengan memisahkan menurut tempat tinggal (perkotaan dan pedesaan), jenis kelamin (pria dan wanita) dan kelompok umur (15-18 thn, 19-24 thn dan > 24 tahun).
Hasil pengolahan data dengan regresi semi log ini untuk sampel total disajikan  pada tabel 8.1 berikut ini.

Tabel 8.1. 	Koefisien Regresi Antara Upah (Y) Dengan Jenis dan Jenjang Pendidikan  (Ed) Untuk Sampel Total 
Variabel	Koefisien regresi	Standar error	R2	t hit	F hit	Signifikan	
Konstanta
Ed1 (Tamat SLTP)
Ed2 (Tamat SMU)
Ed3 (Tamat SMK)
Ed4 (Tamat D III/Akad)
Ed5 (Tamat D IV/S1)	5,654
0,035
0,177
0,222
0,314
0,345	0,012
0,017
0,016
0,017
0,025
0,018	0,149	469,084
2,015
11,142
12,767
12,615
18,926	107,692**	0,000**
0,044*
0,000**
0,000**
0,000**
0,000**	
** = Signifikan pada level 0,01
*   = Signifikan pada level 0,05
N  = 3.072	
Sumber : data diolah
	Dari tabel 8.1 terlihat bahwa hasil regresi terhadap total sampel menunjukkan seluruh variabel bebas yang merupakan jenis dan jenjang pendidikan memberikan pengaruh yang signifikan baik pada derajat signifikan 5% maupun pada derajat signifikan 1 % terhadap variable tak bebas (upah) kecuali untuk jenjang pendidikan tamat SLTP yang hanya signifikan pada derajat signifikan 5%. Hasil regresi terhadap sample total ini juga menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian individunya kecuali untuk tingkat pengembalian individu pekerja dengan jenjang pendidikan tamat SLTP. Analisa statistik ini ternyata memberikan hasil yang sama dengan hasil analisa deskriptif yang telah ditampilkan sebelumnya. Kondisi ini terjadi karena mereka yang berpendidikan tinggi mampu menghasilkan produktifitas yang tinggi pula. Simanjuntak (1985) mengungkapkan, pendidikan merupakan landasan untuk mengembangkan diri dan kemampuan memanfaatkan segala sarana yang tersedia. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula produktifitas kerja. Pendapat ini didukung oleh Elfindri (2001) yang menyatakan pendidikan erat kaitannya dengan analisis pasar kerja. Terjadi segmentasi upah yang berkaitan dengan karakteristik pendidikan para pekerja sehingga pendidikan yang tinggi akan memberikan pendapatan yang tinggi juga. Elfindri (2001) juga menyatakan bahwa pendidikan yang tinggi secara tidak langsung akan membawa konsekwensi terhadap pilihan-pilihan individu dalam mendapatkan pekerjaan sehingga lapangan pekerjaan untuk mendapatkan pendapatan tinggi cendrung akan diambil oleh tenaga berpendidikan.  Kemudian sangat rendahnya tingkat pengembalian individu yang diterima oleh pekerja dengan jenjang pendidikan tanat SD dan SLTP dibandingkan dengan pekerja dengan jenjang pendidikan menengah dan tinggi diduga juga disebabkan karena rendahnya mutu pendidikan yang mereka terima (di masa lalu) yang mana mutu pendidikan di masa lampau tersebutlah yang akan dinikmati oleh pekerja tersebut pada saat sekarang. Kondisi lain yang menyebabkan rendahnya tingkat pengembalian individu pekerja dengan jenjang pendidikan tamat SD dan SLTP ini diduga karena saat ini pasar kerja baik pemerintah maupun swasta menerapkan persyaratan ijazah dalam menerima pekerja untuk berbagai jenis pekerjaan, walaupun sebenarnya jenis pekerjaan tersebut tidak memerlukannya.
Dilihat dari jenis pendidikan yang ditamatkan hasil pengelolaan data ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian individu dengan jenis pendidikan tamat SMK lebih besar dari tingkat pengembalian individu dengan jenis pendidikan tamat SMU. Terjadinya hal ini kemungkinan besar disebabkan karena pekerja lulusan SMK memang lebih diarahkan untuk memasuki dunia kerja daripada pekerja yang lulusan SMU. Pekerja dengan jenis pendidikan tamat SMK memiliki ketrampilan semasa sekolah sehingga dengan demikian di duga mereka akan lebih produktif dan lebih kompetitif daripada pekerja dengan jenis pendidikan tamat SMU. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Behrman dan Deolalikar (1991) dengan menggunakan data Susenas 1986 untuk Indonesia, penelitian ini juga memberikan hasil yang sama. Diduga terjadinya persamaan hasil penelitian  antara Indonesia dan Sumbar ini karena adanya persamaan dalam karakteristik pasar kerja yang ada.
Hasil pengolahan data dengan memisahkan sample berdasarkan lokasi (tempat tinggal) pekerja dapat dilihat pada tabel 8.2.1 dan tabel 8.2.2 
Tabel 8.2.1. 	Koefisien Regresi Antara Upah (Y) Dengan Jenis dan Jenjang Pendidikan  (Ed) Untuk Sampel Perkotaan
Variabel	Koefisien regresi	Standar error	R2	t hit	F hit	Signifikan	
Konstanta
Ed1 (Tamat SLTP)
Ed2 (Tamat SMU)
Ed3 (Tamat SMK)
Ed4 (Tamat D III/Akad)
Ed5 (Tamat D IV/S1)	5,650
0,694
0,212
0,205
0,331
0,360	0,019
0,025
0,023
0,24
0,030
0,024	0,145	294,797
2,763
9,382
8,507
10,861
14,929	64,991**	0,000**
0,006**
0,000**
0,000**
0,000**
0,000**	
** = Signifikan pada level 0,01
*   = Signifikan pada level 0,05
N  = 1925	
Sumber : data diolah  
Dari tabel 8.2.1 terlihat bahwa seluruh variabel memberikan nilai yang signifikan artinya semua jenis dan jenjang pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap upah. Koefisien regresi semakin besar dengan semakin meningkatnya jenjang pendidikan, sementara koefisien regresi untuk variabel jenis pendidikan SMU dan SMK memberikan hasil dengan nilai yang hampir sama. Ini berarti di perkotaan tingkat pengembalian individu juga berhubungan positif dengan jenjang pendidikan dimana semakin tinggi jenjang pendidikan akan semakin besar pula tingkat pengembalian individunya. Akan tetapi jenis pendidikan (SMU atau SMK) memberikan tingkat pengembalian individu yang hampir sama.
Jika kita bandingkan dengan hasil regresi sample perdesaan (tabel 8.2.2) terlihat bahwa koefisien regresi sampel perkotaan lebih besar dari pada sampel pedesaan. Terjadinya kondisi seperti ini bisa diduga karena di perkotaan di Sumatera Barat telah banyak berdiri perusahaan-perusahaan maupun industri-industri dan jasa yang menyerap lebih banyak tenaga kerja daripada di perdesaan, yang mana biasanya tingkat upah pada perusahaan atau industri maupun jasa lebih tinggi dari pada di sektor pertanian. 
Tingginya tingkat pengembalian individu di perkotaan ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Elfindri ( 2002) juga dengan sampel Sumbar, dimana tingkat pengembalian perdesaan lebih besar daripada di perkotaan. Terjadinya kondisi ini diduga karena terjadinya migrasi internal (perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, khususnya dari desa ke kota di dalam satu negara). Menurut Todaro (1994) berbagai penelitian yang secara khusus diadakan untuk menganalisis proses migrasi dari berbagai negara telah mendokumentasikan adanya hubungan yang positif antara pencapaian taraf pendidikan oleh seseorang dengan besar kecilnya kecendrungan orang tersebut untuk bermigrasi dari desa asalnya ke kota-kota. Pada dasarnya seseorang yang berpendidikan lebih tinggi akan menghadapi selisih tingkat upah (antara sektor modern di kota dan sektor tradisional di desa) yang lebih tinggi. Disamping itu ia juga memiliki kemungkinan atau peluang yang lebih besar untuk mendapatkan sebuah pekerjaan di sector modern yang berpendapatan tinggi tersebut. 
Tabel 8.2.2. 	Koefisien Regresi Antara Upah (Y) Dengan Jenis dan Jenjang Pendidikan  (Ed) Untuk Sampel Perdesaan
Variabel	Koefisien regresi	Standar error	R2	t hit	F hit	Signifikan	
Konstanta
Ed1 (Tamat SLTP)
Ed2 (Tamat SMU)
Ed3 (Tamat SMK)
Ed4 (Tamat D III/Akad)
Ed5 (Tamat D IV/S1)	5,657
- 0,004
0,104
0,261
0,262
0,293	0,016
0,025
0,025
0,028
0,051
0,036	0,126	358,095
-0,162
4,102
9,420
5,092
8,073	32,918**	0,000**
0,871
0,000**
0,000**
0,000**
0,000**	
** = Signifikan pada level 0,01
*   = Signifikan pada level 0,05
N  = 1147	
Sumber : data diolah 
Dari tabel 8.2.2 diatas terlihat bahwa di perdesaan pekerja dengan jenjang pendidikan tamatan SLTP memberikan tingkat pengembalian individu yang negative. Artinya tingkat pengembalian individu pekerja dengan jenjang pendidikan tamat SLTP lebih rendah daripada pekerja dengan jenjang pendidikan tidak tamat SLTP. Kondisi ini diduga disebabkan karena pekerja yang tamat SLTP ini sudah mulai pilih-pilih dalam memasuki pasar kerja dibandingkan pekerja yang tidak tamat SLTP. Sementara disisi lain pekerja yang tamat SLTP ini memiliki daya saing yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi. Dugaan ini didukung juga oleh Elfindri (1985) yang menyatakan bahwa mereka yang berpendidikan rendah akan meiliki daya saing yang rendah pula yang dikenal dengan istilah “depressing effect”.
Hasil pengolahan data dengan menggunakan sampel pekerja pria tersaji pada tabel 8.3.1 berikut ini:
Tabel 8.3.1. 	Koefisien Regresi Antara Upah (Y) Dengan Jenis dan Jenjang Pendidikan  (Ed) Untuk Sampel Pria
Variabel	Koefisien regresi	Standar error	R2	t hit	F hit	Signifikan	
Konstanta
Ed1 (Tamat SLTP)
Ed2 (Tamat SMU)
Ed3 (Tamat SMK)
Ed4 (Tamat D III/Akad)
Ed5 (Tamat D IV/S1)	5,723
0,029
0,166
0,201
0,283
0,353	0,012
0,017
0,016
0,018
0,032
0,020	0,176	486,691
1,699
10,274
11,029
8,778
17,804	89,975**	0,000**
0,089
0,000**
0,000**
0,000**
0,000**	
** = Signifikan pada level 0,01
*   = Signifikan pada level 0,05
N  = 2105	
Sumber : data diolah
Dari tabel 8.3.1 terlihat bahwa semua variabel bebas (jenis dan jenjang pendidikan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap upah kecuali untuk jenjang pendidikan tamat SLTP. Kondisi yang sama juga terjadi pada hasil regresi terhadap sampel wanita (tabel 5.3.2). Dari pemisahan sampel berdasarkan jenis kelamin ini ada fenomena menarik yang dapat kita lihat jika kita membandingkan antara koefisien regresi pria dan wanita yang mana koefisien regresi wanita lebih besar daripada koefisien regresi pria. Artinya tingkat pengembalian individu wanita jauh lebih besar persentasenya antara pekerja dengan jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan pekerja yang tidak menamatkan jenjang pendidikan tersebut. Dan tingkat pengembalian ini semakin besar dengan semakin tingginya jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh pekerja wanita tersebut. Dengan demikian bagi pekerja wanita setiap kenaikan jenjang pendidikan yang ditamatkan akan amemberikan tingkat pengembalian individu yang jauh lebih besar dari pada tingkat pengembalian individu yang akan diterima pria untuk jenis dan jenjang pendidikan yang setingkat.
Tabel 8.3.2. Koefisien Regresi Antara Upah (Y) Dengan Jenis dan Jenjang Pendidikan  (Ed) Untuk Sampel Wanita
Variabel	Koefisien regresi	Standar error	R2	t hit	F hit	Signifikan	
Konstanta
Ed1 (Tamat SLTP)
Ed2 (Tamat SMU)
Ed3 (Tamat SMK)
Ed4 (Tamat D III/Akad)
Ed5 (Tamat D IV/S1)	5,362
0,063
0,346
0,436
0,580
0,537	0,029
0,042
0,035
0,036
0,042
0,037	0,285	183,511
1,589
9,824
12,025
13,902
14,715	76,451**	0,000**
0,112
0,000**
0,000**
0,000**
0,000**	
** = Signifikan pada level 0,01
*   = Signifikan pada level 0,05
N  = 967	
Sumber : data diolah
Untuk melihat tingkat pengembalian individu menurut jenis dan jenjang pendidikan berdasarkan perbedaan umur maka dilakukan pengelompokkan sample atas 3 kelompok yaitu kelompok 15-18 thn,19-24 thn, dan kelompok > 24 thn, kemudian karena data untuk jenjang pendidikan DIII/Akademi dan DIV/S1 untuk umur 15-18 tahun tidak ada (usia 15-18 tahun adalah usia untuk pekerja dengan jenjang pendidikan paling tinggi adalah SMU atau SMK) dan sedikitnya data yang tersedia untuk pekerja dengan jenis dan jenjang pendidikan SMU dan SMK, maka hasil regresi yang ditampilkan hanya untuk kelompok umur 19-24 tahun dan > 24 tahun saja. (tabel 8.4.1 dan tabel 8.4..2)

Tabel 8.4.1. 	Koefisien Regresi Antara Upah (Y) Dengan Jenis dan Jenjang Pendidikan  (Ed) Untuk Sampel Umur 19-24 Tahun.
Variabel	Koefisien regresi	Standar error	R2	t hit	F hit	Signifikan	
Konstanta
Ed1 (Tamat SLTP)
Ed2 (Tamat SMU)
Ed3 (Tamat SMK)
Ed4 (Tamat D III/Akad)
Ed5 (Tamat D IV/S1)	5,545
-0,010
0,006
0,047
0,142
-0,021	0,028
0,038
0,036
0,039
0,100
0,078	0,010	199,319
-0,0254
0,184
1,204
1,420
-0,267	0,910	0,000**
0,799
0,854
0,229
0,156
0,790	
** = Signifikan pada level 0,01
*   = Signifikan pada level 0,05
N  = 454	
Sumber : data diolah 
	Dari table 8.4.1 dapat kita lihat bahwa untuk kelompok umur 19-24 tahun hasil pengolahan data tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengembalian individu pekerja. Akan tetapi kalau dilihat dari koefisien regresi yang merupakan tingkat pengembalian individu menurut jenis dan jenjang pendidikan, terlihat bahwa tingkat pengembalian individu pekerja  dengan jenjang pendidikan tamat SD lebih besar daripada tingkat pengembalian individu pekerja dengan jenjang pendidikan SLTP,SMU dan SMK.
	Kondisi ini bisa diartikan bahwa seorang pekerja dengan jenjang pendidikan tamat SD pada usia 19-24 tahun ini mungkin telah bekerja selama kurang lebih 7-12 tahun (diasumsikan mereka mulai bekerja pada umur 12 tahun). Sementara untuk pekerja dengan jenjang pendidikan tamat SLTP pada usia 19-24 tahun baru bekerja selama lebih kurang 4-9 tahun (diasumsikan mereka mulai bekerja pada umur 15 tahun). Sementara untuk pekerja  dengan jenjang pendidikan tamat SMU atau SMK tentu saja mereka baru bekerja Selama 0-5 tahun (dengan asumsi mereka mulai bekerja pada umur 19 tahun). Sehingga upah yang diterima oleh pekerja dengan jenjang pendidikan tamat SD ini lebih besar daripada tamat SLTP maupun tamat  SMU dan SMK. Akan tetapi tingkat pengembalian untuk pekerja dengan jenjang pendidikan tamat D III/ Akademi lebih besar dari tingkat pengembalian pekerja yang tamat SD. Hal ini diduga karena walaupun mereka yang tamat D III/Akademi baru bekerja selama 0-2 tahun (dengan asumsi mereka bekerja pada umur 22 tahun) upah yang mereka terima lebih besar dari pada pekerja yang tamat  SD karena perbedaan produktifitas dari pekerja tersebut.
Tabel 8.4.2. Koefisien Regresi Antara Upah (Y) Dengan Jenis dan Jenjang Pendidikan  (Ed) Untuk Sampel Umur > 24 tahun
Variabel	Koefisien regresi	Standar error	R2	t hit	F hit	Signifikan	
Konstanta
Ed1 (Tamat SLTP)
Ed2 (Tamat SMU)
Ed3 (Tamat SMK)
Ed4 (Tamat D III/Akad)
Ed5 (Tamat D IV/S1)	5,712
0,035
0,182
0,227
0,269
0,302	0,013
0,019
0,017
0,018
0,024
0,018	0,143	433,745
1,865
10,729
12,761
11,019
16,438	83,211**	0,000**
0,062
0,000**
0,000**
0,000**
0,000**	
** = Signifikan pada level 0,01
*   = Signifikan pada level 0,05
N  = 2492	
Sumber : data diolah
Dari tabel 8.4.2 di atas terlihat bahwa  analisis terhadap kelompok umur > 24 tahun  menunjukkan hasil yang signifikan pada tingkat kepercayaan 5 % maupun pada tingkat kepercayaan 1 % kecuali untuk pekerja  dengan jenjang pendidikan tamat SLTP. Hasil analisa juga menunjukkan bahwa untuk pekerja dengan kelompok umur > 24 tahun, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian individu yang diterima oleh pekerja. Kemudian kalau kita bandingkan tingkat pengembalian individu untuk kelompok unru 19-24 tahu, dengan kelompok umur >24 tahun, maka tingkat pengembalian individu dari kelompok umur > 24 tahun lebih tinggi daripada tingkat pengembalian individu kelompok umur 19-24 tahun sehingga terlihat bahwa factor umur berpengaruh positif terhadap upah seorang pekerja semakin bertambah umur seorang pekerja maka akan semakin besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja tersebut

9.	Implikasi Kebijakan 
Untuk merumuskan implikasi kebijakan pendidikan di daerah, perlu diperhatikan sinkronisasinya dengan arah kebijakan dan program pendidikan di tingkat nasional dan disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan masing-masing daerah.
Tingginya tingkat pengembalian individu dari pekerja dengan jenis pendidikan tamat SMK untuk daerah perdesaan di Sumatera Barat berdasarkan studi empiris ini memberikan indikator bahwa untuk perluasan pemerataan pendidikan menengah di perdesaan Sumatera Barat di masa yang akan datang prioritas lebih diarahkan kepada sekolah menengah kejuruan. Selanjutnya perlu dilakukan pendekatan dengan dunia usaha dan dunia industri untuk melakukan kerja sama dengan sekolah-sekolah menengah, khususnya pendidikan menengah kejuruan dalam mengembangkan perencanaan dan pengembangan materi pelajaran (penyempurnaan kurikulum) sehingga sejalan dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja. Kebijaksanaan lain yang dapat dilakukan yaitu dengan mengembangkan program-program ketrampilan / kejuruan pada SMU dan MA yang sesuai dengan lingkungan setempat atau tuntutan dunia kerja setempat agar para lulusan SMU dan MA yang tidak memiliki peluang untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi dapat bersaing dalam memasuki dunia kerja.
Untuk daerah perkotaan di Sumatera Barat, karena jenjang pendidikan lebih berpengaruh terhadap tingkat pengembalian individu dalam arti semakin tinggi jenjang poendidikan yang ditamatkan pekerja maka akan semakin besar pula tingkat pengembalian individunya, sementara biaya untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi juga tinggi perlu dipikirkan kebijakan dari pemerintah agar individu yang berminat bisa melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi misalnya melalui pemberian dana pinjaman pendidikan yang harus dibayar kembali oleh si pelajar bila ia telah bekerja. Atau bisa juga melalui program kerja sama (kontrak dinas antara pemda & pelajar) untuk daerah-daerah tertentu yang membutuhkan sumber daya manusia berpendidikan tapi kurang diminati sehingga dapat menunjang kepentingan pembangunan di daerah tersebut. Selanjutnya untuk meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi ini diperlukan peningkatan penyediaan beasiswa terutama bagi siswa yang berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Dengan telah suksesnya Progam Nasional Wajib Belajar 9 tahun dan telah berjalannya otonomi daerah saat ini sudah seharusnya Pemerintah Daerah Propinsi Sumbar memikirkan kelanjutan dari program tersebut untuk jenjang pendidikan menengah terutama sekali untuk daerah perdesaan karena untuk mendapatkan upah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, tamatan SLTP belumlah cukup untuk memasuki pasar  kerja karena studi empiris telah menunjukkan  bahwa tingkat pengembalian individu dari pekerja dengan jenjang pendidikan tamat SLTP ini di perdesaan bahkan memberikan nilai yang negatif artinya tingkat pengembalian individu dari pekerja dengan jenjang pendidikan tamat SLTP lebih rendah dari tingkat pengembalian individu pekerja dengan jenjang pendidikan tidak tamat SLTP. Jadi untuk perluasan pemerataan pendidikan di Sumatera Barat, daerah perdesaan perlu mendapat prioritas terutama untuk jenjang pendidikan menengah.
Suksesnya program Nasional Wajib Belajar 9 tahun kiranya tidak dilihat hanya dari segi kuantitas saja, tetapi perlu dipikirkan kualitas dari program ini sehingga tamatan dari SLTP ini jika tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya sudah bisa bersaing dalam memasuki pasar kerja.
Kemudian kalau dilihat dari sisi pemerataan pendidikan di Sumbar, untuk daerah perdesaan Net Enrollment Ratio penduduk usia 7 – 24 tahun juga jauh lebih 	endah daripada di daerah perkotaan. Oleh karena itu bersamaan dengan tersedianya aspek fasilitas dan tenaga pendidikan diperlukan juga kebijakan pengendalian terhadap permintaan pendidikan yang bertujuan untuk memperbesar permintaan anak-anak untuk melanjutkan pendidikan. Misalnya  melalui pemberian subsidi silang dimana keluarga miskin perlu subsidi secara penuh agar mereka tidak membayar tuition fee serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan dan kelompok keluarga kaya dapat dikenakan pembayaran yang proporsional. Tentunya kebijakan ini perlu disosialisasikan baik untuk tingkat propinsi, kabupaten  maupun untuk tingkat kecamatan.